Jakarta,-Tepat pada 27 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) genap berusia 22 tahun. Lembaga ini lahir di tengah harapan besar rakyat Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai jawaban atas desakan publik untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di berbagai lini kehidupan bangsa. Namun, dalam perjalanannya, KPK menghadapi dinamika yang tidak hanya menguji integritas lembaga ini, tetapi juga menggambarkan arah perjalanan demokrasi Indonesia.
Awal yang Menggugah Harapan
Di era awal keberadaannya, KPK menunjukkan taringnya. Lembaga ini berhasil menangkap dan memenjarakan para pejabat tinggi yang sebelumnya nyaris tak tersentuh oleh hukum. Salah satu momen bersejarah adalah ketika besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan, dijadikan tersangka dan akhirnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Keputusan itu membuktikan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, sekalipun yang bersalah memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa.
Publik menyambut baik langkah-langkah tegas ini. KPK dianggap sebagai simbol keberanian dan harapan, lembaga yang menjadi benteng terakhir rakyat dalam menghadapi korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya.
Era Jokowi dan Perubahan UU KPK
Namun, harapan itu mulai memudar di era pemerintahan Joko Widodo. Pada 2019, Undang-Undang KPK direvisi dengan dalih memperkuat kelembagaan. Nyatanya, revisi tersebut justru dianggap banyak pihak sebagai upaya melemahkan KPK. Revisi itu, antara lain, menghilangkan independensi KPK dengan mengubah statusnya menjadi bagian dari eksekutif serta memperkenalkan Dewan Pengawas yang sering kali dianggap sebagai alat pengendali daripada pengawas.
Kinerja KPK pun mengalami penurunan drastis. Lembaga ini kehilangan daya gebraknya dalam menangani kasus-kasus besar, dan kepercayaan publik terhadapnya merosot tajam. Sejumlah laporan dugaan korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan tidak ditindaklanjuti, termasuk laporan terhadap dua anak Presiden Jokowi terkait dugaan korupsi dan gratifikasi.
Ketimpangan Penegakan Hukum
Ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh KPK di era ini menjadi perhatian utama. Jika pada masa lalu KPK tidak ragu menyeret tokoh besar ke meja hijau, kini keberanian itu tampak memudar. Laporan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dua anak Presiden Jokowi, terkait dugaan tindak pidana korupsi tidak mendapatkan kejelasan. Hal ini memunculkan kecurigaan publik bahwa KPK telah kehilangan independensinya dan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Refleksi 22 Tahun KPK
Di usia yang ke-22 ini, KPK seharusnya menjadi lembaga yang semakin kuat dan dipercaya publik. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Bayang-bayang intervensi politik, revisi undang-undang, dan ketidakadilan penegakan hukum membuat KPK seolah kehilangan arah.
Momentum ini harus menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa perjuangan melawan korupsi adalah tugas bersama. KPK yang dulu menjadi simbol harapan harus kembali diperjuangkan agar bisa berdiri tegak sebagai lembaga independen yang berani menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, tanpa pandang bulu.
Jika tidak, 22 tahun perjalanan KPK hanya akan menjadi catatan sejarah tentang harapan yang dihempaskan oleh kepentingan kekuasaan. Apa pun yang terjadi, rakyat Indonesia harus tetap menyalakan api perjuangan melawan korupsi, agar bangsa ini tidak hanya menjadi korban ketidakadilan, tetapi juga pelopor perubahan.
