Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaKabar 300 ribu ton beras di gudang Perum Bulog terancam turun mutu kini menjadi isu nasional yang tidak bisa diabaikan. Persoalan ini serius dan mendesak solusi. Banyak pihak menuding penyebabnya adalah buruknya tata kelola penyimpanan gabah dan beras yang tidak profesional.
Menurut Bisnis.com, Ombudsman RI mengungkapkan kondisi stok 300 ribu ton beras ini berpotensi mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi (disposal), dengan potensi kerugian mencapai Rp4 triliun.
Berdasarkan data per April 2025, Bulog memiliki stok beras 2,34 juta ton, dengan sekitar 436 ribu ton (18,6%) berusia 7-12 bulan dan hampir 55 ribu ton (2,3%) berusia lebih dari setahun. Idealnya, beras hanya disimpan maksimal 4 bulan agar kualitasnya tetap terjaga.
Beberapa faktor penyebab penurunan mutu beras antara lain:
Penyimpanan terlalu lama: Beras yang disimpan berbulan-bulan berisiko menurun mutu akibat faktor lingkungan dan perawatan yang tidak memadai.
Kapasitas gudang terbatas: Keterbatasan ruang dan mesin pengering membuat Bulog sulit menyerap gabah petani secara optimal.
Kurangnya penyaluran: Penghentian penyaluran bantuan pangan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) membuat stok menumpuk di gudang.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah:
Penyesuaian Harga: Produsen dan penggilingan diminta menurunkan harga sesuai mutu, bukan menarik pasokan dari pasaran.
Pengawasan Mutu: Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 memastikan beras di pasaran memenuhi standar mutu.
Penataan Distribusi: Distributor dan pedagang diarahkan menyesuaikan harga dan kualitas beras yang dipasarkan.
Pengawasan dan Sanksi: Sanksi diberlakukan terhadap kecurangan, dengan sanksi pidana menjadi jalan terakhir.
Selain itu, pemerintah juga memperbaiki tata kelola cadangan beras, termasuk jumlah cadangan dan indikator pengambilan keputusan impor. Pengawasan peredaran beras oplosan juga ditingkatkan untuk memastikan kualitas beras sesuai harga.
Isu ini seharusnya menjadi perenungan kita bersama: jika 300 ribu ton beras bisa terancam rusak karena tata kelola buruk, sejauh mana ketahanan pangan nasional benar-benar aman?
(Penulis, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
