Oleh : Achsin El-Qudsy
Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto menuai berbagai respons dari masyarakat. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, menilai langkah ini sebagai salah satu pekerjaan rumah besar bangsa yang telah diselesaikan Prabowo dalam rangka memperbaiki wajah hukum Indonesia.
“Ini memang prerogatif presiden. Tapi lebih dari itu, keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mulai turun tangan langsung menyelesaikan persoalan keadilan yang selama ini dinodai oleh kekuasaan sebelumnya,” ujar Habib Umar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Habib Umar mengakui dirinya bukan ahli hukum, namun sebagai warga negara, ia menyuarakan keresahannya atas penyalahgunaan sistem hukum yang menurutnya telah berlangsung terang-terangan.
“Saya bukan orang hukum, tapi saya bisa melihat dan merasakan—hukum di negeri ini selama ini dijadikan alat kekuasaan. Penegakannya lebih sering menjadi alat tawar-menawar politik daripada instrumen keadilan,” katanya dengan nada prihatin.
Ia menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hukum kerap digunakan untuk menjegal lawan politik dan membungkam suara-suara kritis. Akibatnya, menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi hukum semakin merosot.
“Hukum seharusnya menjadi panglima. Semua setara di mata hukum. Tapi yang kita saksikan, hukum hanya tegas kepada mereka yang tidak punya kuasa, sementara kepada elite berkepentingan, ia lumpuh,” tegasnya.
Habib Umar melihat langkah Prabowo dalam memberikan abolisi dan amnesti ini bukan hanya soal dua figur nasional, melainkan sinyal awal bahwa reformasi hukum menjadi agenda serius pemerintahannya.
“Ini baru permulaan. Satu PR besar sudah diselesaikan, tapi masih banyak PR lainnya: reformasi lembaga penegak hukum, bersih-bersih mafia peradilan, hingga mengembalikan independensi lembaga yudikatif,” ujar Habib Umar.
Ia menekankan bahwa masyarakat Indonesia merindukan keadilan sejati, bukan yang bisa dibeli atau dinegosiasikan di balik meja.
“Rakyat tak butuh banyak janji. Mereka butuh pemimpin yang berani melawan mafia hukum. Jika Prabowo konsisten, saya yakin kepercayaan publik terhadap negara akan kembali pulih,” imbuhnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa menegakkan kembali supremasi hukum bukan perkara mudah. Butuh keberanian politik, kemauan kuat, dan konsistensi jangka panjang.
“Saya tahu tidak mudah membersihkan sistem yang sudah rusak puluhan tahun. Tapi kalau ada tekad dan keberanian politik, perubahan bisa dimulai sekarang,” ucapnya.
Habib Umar menambahkan bahwa selama ini rakyat seperti dipaksa hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, langkah berani seperti ini bisa menjadi titik balik.
“Saya harap ini bukan keputusan simbolik, tapi bagian dari visi besar untuk membangun Indonesia yang adil dan beradab,” pungkasnya.
