Pernyataan Joko Widodo soal pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto sebetulnya tidak salah. Ia menjelaskan bahwa itu adalah kewenangan presiden, sebuah hak prerogatif yang telah melewati proses dan pertimbangan hukum. Pernyataan itu normatif, rapi, dan nyaris textbook. Tapi di situlah masalahnya: ia terdengar terlalu biasa.
Komentarnya seperti datang dari orang kebanyakan—man on the street—yang hanya mengulang-ulang pengertian dasar hukum tata negara. Tak ada dimensi kedalaman, tak ada refleksi kontekstual, bahkan tak ada keunikan nada khas seorang negarawan yang telah memimpin negeri ini selama satu dekade.
Sebagai mantan presiden dua periode, publik berharap Jokowi tampil dengan narasi yang lebih kokoh: menjelaskan proses politik-hukum di baliknya, memberi catatan kritis atau setidaknya perspektif personal yang berkelas. Tapi yang muncul justru pernyataan datar, seolah tanpa tanggung jawab moral atas pusaka-pusaka sistem yang pernah ia genggam.
Dalam momen seperti ini, kita terpaksa mengingat-ingat masa lalu—tentang julukan yang dulu pernah melekat padanya: si planga-plongo. Julukan yang kala itu dianggap mengejek, tapi hari ini terasa seperti kilas balik yang jujur. Bukan karena ia tak tahu, tapi karena ia terlalu sering bicara seakan tak tahu. Ia tidak keliru, hanya terlalu biasa. Dan dari seorang Jokowi, yang pernah dielu-elukan sebagai pemimpin rakyat, “terlalu biasa” bisa terasa seperti pengkhianatan kecil terhadap ekspektasi besar.
“Kekuasaan bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang seberapa dalam seseorang memahami tanggung jawab atas ucapannya.”
— Catatan dari rakyat yang mulai sadar.
Sebagian orang mungkin berkata: “Yah, namanya juga sudah bukan presiden.” Tapi justru di sanalah intinya. Di banyak negara, mantan presiden menjadi moral compass dalam situasi publik yang penuh kabut. Ucapannya bisa memberi terang. Tapi ketika Jokowi bicara hari ini, yang muncul hanya pengulangan kalimat-kalimat kosong yang bisa dibaca dari buku pegangan siswa SMA.
Ia tidak menawarkan narasi. Ia tidak memberi arah. Ia hanya berbicara—dan membiarkan rakyat kembali menebak sendiri maknanya.
Dan kita pun kembali bertanya-tanya: benarkah sepuluh tahun yang lalu kita pernah dipimpin oleh seseorang yang memahami sepenuhnya makna kepemimpinan?
