Fusilatnews – Sudah lebih dari satu dekade Luhut Binsar Pandjaitan tampil sebagai aktor utama dalam panggung kekuasaan Indonesia. Sejak era Presiden Joko Widodo hingga kini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Luhut tetap menjadi juru bicara informal yang senantiasa tampil dengan narasi seragam: “Dunia sedang tidak baik-baik saja.” Kalimat ini bukan sekadar pengantar situasi global, tapi lebih menyerupai perisai retoris untuk membentengi kegagalan domestik yang tak kunjung tertangani.
Narasi ini kembali dipertontonkan secara resmi dalam siaran Sekretariat Kabinet pada 31 Juli 2025, usai rapat Presiden Prabowo bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Hambalang. Tak tanggung-tanggung, ketidakpastian global disebut sebagai yang “tertinggi dalam sejarah,” seolah ingin menyampaikan pesan bahwa situasi sulit di dalam negeri bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan konsekuensi dari dunia yang sedang kacau.
Luhut, yang sudah terbiasa memainkan peran sebagai “pemadam kebakaran wacana,” tak ubahnya seperti dirigen lama dengan lagu lama. Di era Jokowi, ia sering menenangkan publik soal defisit anggaran, harga BBM, bahkan kasus lingkungan, dengan frasa pamungkas: “situasi global sedang berat.” Kini, di era Prabowo, nada yang sama kembali terdengar. Padahal, rakyat tidak sedang mendengarkan seminar geopolitik. Mereka ingin tahu, apa solusinya?
Apa langkah konkret pemerintah untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional? Apa strategi penangkalnya? Bagaimana arah kebijakan fiskal di dalam APBN? Sejauh mana sektor-sektor riil diberi insentif, bukan sekadar dilaporkan “masih solid” tanpa angka? Klaim tentang keberhasilan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat untuk mendorong sektor padat karya, misalnya, bagus untuk headline. Tapi pertanyaannya: berapa banyak tenaga kerja yang diserap? Di sektor apa? Kapan dampaknya terasa?
Begitu juga dengan deregulasi yang terus diulang-ulang. Sejak era Jokowi, deregulasi menjadi mantra pembangunan. Tapi nyatanya, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang tetap terjebak dalam birokrasi rumit, izin berlapis, dan tekanan dari korporasi besar yang justru makin dimudahkan.
Bila Luhut dan para penyusun narasi ekonomi nasional hanya menyampaikan bahwa dunia sedang tidak pasti, maka itu sama saja dengan menyajikan hujan tanpa payung. Rakyat Indonesia tidak butuh informasi bahwa badai sedang datang — mereka butuh pelindung, arah, dan kepastian bahwa pemerintah tahu apa yang sedang dilakukan.
Jika sejak era Jokowi hingga kini narasi yang dibawa hanya menyalahkan eksternalitas global, maka ini bukan lagi bentuk kehati-hatian, melainkan bentuk kelalaian dalam menyediakan solusi konkret. Sudah waktunya Luhut dan para elit ekonomi berhenti menjadikan dunia sebagai kambing hitam, dan mulai memperlihatkan peta jalan yang berpihak pada rakyat.
Kita tahu dunia tidak baik-baik saja, tapi justru karena itulah rakyat ingin tahu: apakah pemerintah kita baik-baik saja dalam mengelola situasi ini?
