By Paman BED
By Paman BEDBayangkan hidup di zaman Kerajaan Majapahit.
Saat itu, tombak, keris, panah, dan pedang merupakan teknologi paling maju yang dikenal manusia. Lalu tiba-tiba muncul seseorang membawa pistol modern.
Bagi masyarakat saat itu, benda tersebut mungkin dianggap pusaka sakti, ajian para dewa, atau ilmu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat.
Padahal pistol hanyalah alat.
Ia tidak memiliki niat.
Ia tidak memiliki moral.
Ia tidak memiliki hati nurani.
Ia tidak pernah memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati.
Semua bergantung pada siapa yang memegangnya.
Jika berada di tangan penjaga keamanan, pistol dapat melindungi masyarakat.
Namun jika berada di tangan perampok, pistol yang sama dapat menjadi alat teror.
Bendanya sama.
Teknologinya sama.
Yang berbeda hanyalah niat dan perilaku manusia yang menggunakannya.
Kurang lebih itulah posisi Artificial Intelligence atau AI hari ini.
Sebagian orang melihat AI sebagai penyelamat.
Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman.
Ada yang berharap AI membantu memberantas korupsi.
Ada pula yang khawatir AI justru melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin sulit dideteksi.
Jawabannya sebenarnya sederhana.
AI hanyalah alat.
AI bersifat netral.
Ia menjadi baik atau buruk tergantung pada pengguna dan tujuannya.
Namun ada satu hal yang sering terlupakan.
AI memang pintar.
AI sangat cepat.
AI mampu mengolah data dalam jumlah yang tidak mungkin dikerjakan manusia.
AI bahkan sering terlihat lebih objektif dibandingkan dengan manusia.
Tetapi AI belum benar-benar independen.
Mengapa?
Karena AI bekerja berdasarkan data yang diberikan, algoritma yang dirancang, dan tujuan yang ditetapkan manusia.
Jika data yang diberikan bias, hasilnya dapat menjadi bias.
Jika data yang diberikan salah, hasilnya dapat menjadi salah.
Jika tujuan yang ditetapkan menyimpang, hasilnya juga dapat menyimpang.
AI mungkin sangat cerdas dan sangat konsisten.
Namun pada akhirnya ia tetap mengikuti arah yang ditentukan oleh majikannya.
Karena itulah AI tidak dapat dipisahkan dari integritas manusia yang mengendalikannya.
Dalam bahasa sederhana:
AI dapat berpikir cepat, tetapi belum dapat menentukan sendiri mana yang benar dan mana yang salah.
Karena itu, semakin canggih AI digunakan dalam organisasi, semakin penting pula penerapan AI Governance yang memastikan penggunaan AI tetap transparan, akuntabel, dapat diaudit, terkendali, dan selaras dengan tujuan organisasi.
Dalam dunia audit dan anti-fraud, akar dari hampir semua kecurangan sebenarnya adalah upaya untuk menciptakan realitas palsu.
Kalau ingin sedikit bercanda ala cocokologi.com, FRAUD dapat saja diartikan sebagai:
F alse R eality A ppeared U nder D eception.
Realitas palsu yang ditampilkan melalui penipuan.
Mirip istilah yang sangat populer di Indonesia:
Aspal.
Asli tapi palsu.
Atau lebih tepat lagi:
Palsu yang dibuat terlihat asli.
* Laporan keuangan direkayasa.
* Dokumen dimanipulasi.
* Data diperindah.
* Transaksi dibuat seolah-olah terjadi.
* Barang yang tidak pernah ada dicatat seolah-olah ada.
Semua tampak meyakinkan.
Padahal kenyataannya berbeda.
Bukankah hampir semua korupsi pada akhirnya berawal dari upaya menciptakan realitas palsu?
Di era AI, kemampuan menciptakan realitas palsu menjadi semakin canggih.
Dokumen, suara, foto, video, hingga percakapan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga tampak sangat meyakinkan.
Risiko ini bukan lagi sekadar teori.
Di berbagai negara bahkan telah terjadi kasus deepfake fraud yang menggunakan suara maupun video palsu menyerupai pimpinan perusahaan untuk menginstruksikan transfer dana dalam jumlah besar. Korban percaya karena suara, wajah, dan gaya komunikasi pelaku tampak identik dengan pejabat yang ditirunya.
Dalam dunia bisnis dan perdagangan internasional, berbagai dokumen penting juga berpotensi menjadi sasaran pemalsuan berbasis AI.
* Invoice dapat dibuat seolah-olah berasal dari pemasok yang sah.
* Bill of Lading dapat dimanipulasi sehingga barang yang tidak pernah dikirim terlihat seolah-olah telah berangkat menuju tujuan.
* Letter of Credit dapat dipalsukan atau dimodifikasi untuk mendukung transaksi fiktif.
* Kontrak dan perjanjian bisnis dapat direkayasa dengan format, bahasa hukum, dan tanda tangan yang tampak sangat meyakinkan.
Demikian pula ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat tanah, laporan hasil pengujian laboratorium, dokumen pengadaan, hingga berbagai dokumen legal yang menjadi dasar pengambilan keputusan penting.
Dengan bantuan AI generatif, dokumen-dokumen palsu tersebut bahkan dapat terlihat lebih rapi dan lebih profesional dibandingkan dengan pemalsuan konvensional.
Di sinilah muncul tantangan baru bagi auditor, investigator, regulator, dan aparat penegak hukum.
Mereka tidak lagi cukup hanya memeriksa keindahan dokumen.
Mereka harus memastikan bahwa realitas yang mendasari dokumen tersebut benar-benar ada.
Untungnya, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk melawan fraud.
AI dapat menganalisis jutaan transaksi dalam hitungan detik.
* Menemukan pola yang tidak lazim.
* Mendeteksi anomali.
* Mengidentifikasi konflik kepentingan.
* Membangun sistem peringatan dini.
* Dan membantu auditor menemukan indikasi fraud yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia.
Jika auditor manusia seperti petugas yang berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, maka AI ibarat ribuan kamera cerdas yang bekerja tanpa lelah.
Tidak pernah cuti.
Tidak pernah mengantuk.
Tidak pernah meminta uang lembur.
Hebat, bukan?
Satu bukti lagi , bahwa AI tidak otomatis mengalahkan auditor.
Dalam audit profesional, kebenaran tidak pernah ditentukan hanya oleh satu lembar dokumen.
Pertanyaan yang paling penting bukan:
“Apakah dokumen ini asli?”
Melainkan:
“Apakah peristiwa yang tertulis dalam dokumen ini benar-benar terjadi?”
Perbedaan kedua pertanyaan tersebut sangat mendasar.
Dokumen dapat dipalsukan.
Tetapi kenyataan jauh lebih sulit dipalsukan secara konsisten.
Karena itu auditor profesional tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen.
Auditor memeriksa realitas.
Melalui prosedur audit yang tepat, auditor dapat memperoleh berbagai bukti yang saling menguatkan.
Mulai dari pemeriksaan fisik barang dan aset, observasi lapangan, konfirmasi kepada pihak ketiga, rekonsiliasi data dari berbagai sumber, analisis transaksi, pemeriksaan jejak digital, wawancara dan permintaan keterangan, pengujian kronologi kejadian, hingga analisis pola perilaku pihak-pihak yang terkait.
Misalnya AI berhasil membuat invoice pembelian pupuk yang tampak sempurna.
Pertanyaannya bukan lagi apakah invoice tersebut terlihat asli.
Pertanyaannya adalah:
Apakah pupuk itu benar-benar ada?
Apakah gudang pernah menerimanya?
Apakah pemasok benar-benar mengirimkannya?
Apakah pembayaran benar-benar diterima oleh pemasok?
Apakah volume pembelian tersebut masuk akal dibandingkan dengan luas lahan yang dikelola?
Apakah catatan persediaan, laporan produksi, dan kondisi lapangan saling mendukung?
Dalam konteks pembuktian, alat bukti surat yang tampak sempurna sekalipun dapat diuji melalui bukti fisik, bukti petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli, konfirmasi independen, serta fakta-fakta lain yang saling terkait.
Fraud yang paling berbahaya bukan ketika dokumen berhasil dipalsukan.
Fraud yang paling berbahaya adalah ketika kebohongan berhasil dipercaya sebagai kenyataan.
Karena itu tugas auditor bukan sekadar memeriksa dokumen.
Tugas auditor adalah memisahkan kenyataan dari ilusi.
AI mungkin mampu membuat dokumen palsu terlihat asli.
Tetapi sampai hari ini, AI belum mampu membuat seluruh kenyataan ikut berbohong secara konsisten.
Dalam sebuah Seminar Nasional Anti Fraud yang diselenggarakan baru-baru ini di Jakarta, salah satu topik yang banyak mendapat perhatian adalah bagaimana Artificial Intelligence digunakan dalam aktivitas anti fraud.
Diskusi berkembang mulai dari sejarah perkembangan AI, pemanfaatan teknologi digital dalam pengendalian internal, hingga penerapan AI untuk mencegah, mendeteksi, memeriksa, dan membantu menangani fraud.
Menariknya, hampir seluruh narasumber sepakat bahwa AI bukanlah pengganti integritas manusia.
AI memang mampu membaca pola transaksi yang rumit.
AI mampu mengidentifikasi anomali yang sulit terlihat oleh manusia.
AI mampu mempercepat proses analisis dan investigasi.
Namun AI tetap tidak dapat menggantikan penilaian profesional, skeptisisme, dan pertimbangan moral yang menjadi inti profesi auditor, investigator, regulator, maupun penegak hukum.
Kemajuan teknologi ternyata tidak mengubah hakikat fraud.
Yang berubah hanyalah alatnya.
Dulu dokumen dipalsukan dengan mesin ketik.
Kemudian menggunakan komputer.
Hari ini menggunakan AI generatif.
Tetapi tujuan akhirnya tetap sama:
Membuat sesuatu yang tidak benar terlihat benar.
Karena itulah, perang melawan fraud sesungguhnya tidak pernah semata-mata perang teknologi.
Perang melawan fraud adalah perang antara integritas dan manipulasi.
Perang antara transparansi dan penyembunyian fakta.
Perang antara kebenaran dan ilusi.
Menariknya, pesan tentang kejujuran yang menjadi inti pembahasan AI dan fraud hari ini sebenarnya sudah lama diajarkan.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”
(QS. Al-Baqarah: 42)
Bukankah fraud pada dasarnya adalah upaya mencampuradukkan yang benar dengan yang salah?
Membuat yang palsu terlihat asli.
Membuat yang salah terlihat benar.
Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”
(QS. An-Nisa: 58)
Sementara Rasulullah SAW mengingatkan:
“Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami.”
(HR. Muslim)
Pesannya sederhana.
Masalah terbesar manusia bukan kurang pintar.
Masalah terbesar manusia adalah ketika kecerdasan tidak lagi diimbangi dengan kejujuran.
Kesimpulan
AI adalah alat yang sangat cerdas dan sangat bermanfaat untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani fraud.
Namun AI bukan solusi ajaib.
AI dapat memperkuat tata kelola yang baik, tetapi juga dapat memperbesar dampak penyimpangan apabila digunakan oleh pihak yang memiliki niat buruk.
AI juga belum sepenuhnya independen karena tetap bekerja berdasarkan data, algoritma, dan tujuan yang ditentukan manusia.
Bahkan ketika AI mampu menghasilkan dokumen palsu yang sangat meyakinkan, kebenaran tetap dapat ditemukan melalui prosedur audit yang tepat, pemeriksaan fisik, konfirmasi independen, bukti petunjuk, keterangan saksi, analisis data, dan pembuktian fakta lapangan.
Pada akhirnya, arah teknologi tidak ditentukan oleh kecerdasan mesin.
Arah teknologi ditentukan oleh integritas manusia yang mengendalikannya.
Saran
Pertama, organisasi perlu memanfaatkan AI sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, pengendalian internal, audit internal, investigasi, dan anti-fraud.
Kedua, setiap organisasi perlu membangun AI Governance Framework yang mengatur penggunaan AI secara transparan, akuntabel, aman, dan dapat diaudit.
Ketiga, pengembangan AI harus selalu disertai penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan budaya integritas.
Keempat, auditor, investigator, dan regulator perlu meningkatkan kompetensi untuk memahami teknologi AI sekaligus memperkuat kemampuan memperoleh bukti audit yang memadai dan meyakinkan.
Kelima, pendidikan etika, amanah, dan karakter harus berjalan seiring dengan pendidikan teknologi.
Sebab ancaman terbesar masa depan bukanlah AI yang terlalu pintar.
Melainkan manusia yang pintar tetapi kehilangan kejujuran.
“Teknologi dapat membantu menemukan kebenaran. Namun hanya integritas manusialah yang dapat memastikan kebenaran itu tetap ditegakkan.”
Referensi
* Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 42.
* Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 58.
* Hadits Riwayat Muslim: Man Ghashshana Fa Laisa Minna.
* Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Occupational Fraud Report.
* International Standard on Auditing (ISA) 500 – Audit Evidence.
* International Standard on Auditing (ISA) 505 – External Confirmations.
* COSO, Enterprise Risk Management Framework.
* NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF).
* ISO 31000 – Risk Management Guidelines.
* ISO 37001 – Anti-Bribery Management Systems.
* Institute of Internal Auditors (IIA), Global Internal Audit Standards.
* OECD, Principles of Corporate Governance.
* Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach.
* Mulyadi, Auditing.
* Transparency International, Corruption Perceptions Index.
* World Economic Forum, Global Risks Report.
* European Union, AI Act and AI Governance Principles.
