Bagi para pengkritiknya, tidak ada pemimpin Indonesia yang meninggalkan warisan kontroversial sebesar Joko Widodo. Mereka menilai pemerintahannya bukan sekadar gagal memenuhi berbagai janji, melainkan meninggalkan rangkaian persoalan yang membebani bangsa hingga hari ini.
Polemik mengenai ijazah yang terus dipersoalkan sebagian pihak, proyek Esemka yang digadang-gadang sebagai kebangkitan industri otomotif nasional namun tak pernah berkembang sesuai ekspektasi publik, menguatnya politik keluarga setelah sebelumnya muncul narasi bahwa anak-anaknya tidak akan berpolitik, lonjakan utang negara, eksploitasi sumber daya alam yang dinilai menguntungkan kelompok oligarki, hingga berbagai peristiwa yang oleh para pengkritik dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan penegakan hak asasi manusia—semuanya menjadi bagian dari dakwaan politik terhadap era Jokowi.
Bagi mereka, sejarah kelak bukan hanya akan menghitung berapa kilometer jalan tol yang dibangun atau berapa bendungan yang diresmikan. Sejarah juga akan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kontroversi yang belum selesai, dan harga yang harus dibayar rakyat atas setiap kebijakan yang diambil selama satu dekade kekuasaan.
Esemka menjadi contoh bagaimana harapan dapat berubah menjadi kekecewaan. Mobil yang pernah dipromosikan sebagai simbol kebangkitan industri nasional sempat membangkitkan optimisme masyarakat. Berbagai pernyataan mengenai kesiapan produksi dan besarnya minat pasar pernah menghiasi ruang publik. Namun bertahun-tahun kemudian, Esemka tidak pernah menjelma menjadi kekuatan industri otomotif nasional sebagaimana yang dibayangkan. Bagi para pengkritik, proyek itu lebih banyak meninggalkan simbolisme politik daripada prestasi industri.
Hal serupa terjadi pada isu politik keluarga. Jokowi datang dengan citra sebagai pemimpin sederhana di luar lingkaran elit. Banyak pendukungnya percaya bahwa ia akan memutus tradisi politik dinasti. Namun pada penghujung masa kekuasaannya, putra sulungnya menjadi wakil presiden, menantunya memimpin pemerintahan daerah, dan anggota keluarga lainnya mulai menapaki jalur politik. Walaupun seluruh proses tersebut berlangsung melalui mekanisme hukum dan pemilu, para pengkritik menilai fenomena itu bertolak belakang dengan citra awal yang dibangun.
Di bidang ekonomi, pemerintah berkali-kali menjelaskan bahwa peningkatan utang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun para pengkritik mempertanyakan efektivitasnya. Mereka berpendapat bahwa beban pembayaran utang akan diwariskan kepada pemerintahan berikutnya dan pada akhirnya ditanggung oleh rakyat melalui ruang fiskal yang semakin sempit.
Pada saat yang sama, eksploitasi sumber daya alam juga menjadi sorotan. Pembukaan kawasan hutan, ekspansi pertambangan, dan pemanfaatan wilayah pesisir oleh perusahaan-perusahaan besar dipandang sebagai bukti bahwa orientasi pembangunan lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Kritik tersebut diperkuat oleh berbagai konflik agraria dan kerusakan ekosistem yang terus bermunculan di berbagai daerah.
Persoalan demokrasi pun menjadi catatan penting. Revisi berbagai regulasi, hubungan antara kekuasaan dan aparat penegak hukum, serta sejumlah peristiwa yang memicu perdebatan publik, termasuk tragedi KM50, dinilai oleh para pengkritik sebagai indikator melemahnya kualitas demokrasi dan akuntabilitas negara. Pemerintah dan aparat memiliki penjelasan serta proses hukum masing-masing atas berbagai peristiwa tersebut, namun bagi para pengkritik, masih terdapat pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab.
Semua itu menjadikan sepuluh tahun pemerintahan Jokowi sebagai salah satu periode yang akan terus diperdebatkan dalam sejarah Indonesia. Sebagian masyarakat mengingatnya sebagai era pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sebagian lainnya melihatnya sebagai masa ketika kekuasaan semakin terkonsentrasi, kritik dianggap ancaman, dan berbagai kontroversi meninggalkan jejak yang panjang.
Pada akhirnya, sejarah akan memberikan penilaiannya sendiri. Namun satu hal tampaknya sulit dibantah: pemerintahan Joko Widodo telah meninggalkan warisan politik yang akan terus diperdebatkan jauh setelah ia tidak lagi memegang kekuasaan. Dan dalam sebuah demokrasi, warisan itu akan selalu diuji bukan hanya oleh keberhasilan pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung di benak publik.
Sorotan internasional terhadap pemerintahan Jokowi mencapai puncaknya ketika Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), jaringan jurnalisme investigasi lintas negara, memasukkan namanya ke dalam daftar finalis Person of the Year in Organized Crime and Corruption 2024. Nama Jokowi berada bersama sejumlah tokoh dunia lain yang dinilai layak mendapat sorotan terkait persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meski OCCRP akhirnya menetapkan Bashar al-Assad sebagai penerima predikat tersebut, masuknya nama mantan Presiden Indonesia ke dalam daftar finalis telah menjadi pukulan moral yang belum pernah dialami pemimpin Indonesia sebelumnya. Bagi para pengkritiknya, hal itu merupakan cerminan bahwa berbagai persoalan yang selama ini diperdebatkan di dalam negeri—mulai dari dugaan pelemahan lembaga antikorupsi, politik dinasti, hingga tuduhan penyalahgunaan kekuasaan—telah menarik perhatian komunitas jurnalisme investigasi internasional. Sementara itu, si pendusta Jokowi itu menolak penilaian tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang harus dibuktikan.
