Fusilatnews – Di salah satu sudut Jalan Setiabudi, Bandung, spanduk dan poster baru terpasang. Wajah-wajah politisi partai terpampang berjejer, seolah sedang berlomba memonopoli pandangan publik. Di antara pepohonan dan hiruk-pikuk lalu lintas, foto para tokoh NasDem menatap beku dari kain yang belum sempat kusam. Tak jauh dari sana, billboard besar milik Golkar menampilkan tokoh-tokoh Jawa Barat dengan pose meyakinkan, lengkap dengan slogan tentang “pengabdian” dan “komitmen untuk rakyat.”
Saya berhenti sejenak di bawahnya. Merenung. Mereka sedang memperkenalkan diri, barangkali. Atau mungkin sedang menyiapkan panggung dukungan. Tapi di kepala saya muncul bayangan lain: andai mereka benar-benar terpilih dan duduk di Senayan, akankah rakyat masih mudah menemui mereka seperti saat mereka memasang wajah di pinggir jalan ini?
Sebab pengalaman mengajarkan hal lain. Setelah terpilih, jalan menuju mereka bukan lagi jalan raya publik, melainkan lorong-lorong penuh sekat dan pintu tertutup. Untuk bertemu, harus membuat janji; untuk menyampaikan aspirasi, mesti lewat perantara. Kalaupun diterima, yang menyambut hanya staf atau asisten.
Sementara sang wakil rakyat sibuk dalam rapat yang entah memperjuangkan siapa.
Mereka menciptakan sistem yang menjauhkan diri dari rakyat yang diwakilinya. Sistem yang menjadikan parlemen seolah menara gading: tinggi, berjarak, dan dingin. Demokrasi yang dulu dijanjikan sebagai ruang dialog berubah menjadi gedung berlapis protokol.
Dan di situlah, saya kira, letak akar kemarahan rakyat.
Tak heran bila pada 25–28 Agustus 2025, rakyat tumpah ruah di jalan. Apa yang disebut “amok rakyat” itu bukanlah ledakan spontan tanpa sebab, melainkan akumulasi dari pengkhianatan yang lama dipendam. Amarah itu ditujukan pada mereka yang dulu datang menyalami warga di pasar dan gang, namun kini bersembunyi di balik pagar kantor dan penjagaan ketat.
Mereka yang dulu menunduk minta suara, kini berdiri tegak di menara kuasa.
Saya menyebut sikap itu sebagai akhlak kurang ajar — bukan dalam makna kasar, tapi moral. Sebab tidak ada yang lebih keji dari seorang wakil rakyat yang lupa pada rakyatnya sendiri.
Mereka bicara tentang empati, tapi mengunci pintu rapat; mereka mengaku pelayan publik, tapi menuntut protokol bak bangsawan.
Kini spanduk di Setiabudi itu tampak lain bagi saya: bukan lagi ajakan, melainkan ironi. Wajah-wajah yang dulu tersenyum dari kain itu kini menjadi simbol jarak, bukan kedekatan. Dan mungkin, dari jalan kecil itulah sebenarnya kemarahan besar bermula — kemarahan yang lahir dari rasa ditinggalkan, dari rakyat yang hanya diingat saat kampanye.
Sebab demokrasi, bila dijalankan dengan kesombongan, tak ubahnya seperti rumah yang indah tapi hanya bisa dimasuki dari pintu belakang.
