Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka boleh saja bertemu pendahulunya, mantan Wapres Try Sutrisno. Bahkan pertemuan itu berlangsung akrab. Namun, desakan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan jalan terus. Try Sutrisno adalah bagian dari Forum Purnawirawan TNI.
Diberitakan, bersama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Gibran bertemu dengan Try Sutrisno dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat, bahkan akrab baik antara Gibran dan Megawati maupun antara Gibran dan Try Sutrisno. Bahkan ketiganya saling bercanda.
Diketahui, selama ini hubungan Gibran dan Megawati retak gegara anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu maju sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2024 lalu, berpasangan dengan Prabowo. Padahal, sebagai kader PDI Perjuangan, mestinya Gibran yang saat itu menjabat Walikota Surakarta, Jawa Tengah, mendukung pasangan capres-cawapres yang diusung Megawati yang juga Ketua Umum PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Adapun dengan Try Sutrisno, Gibran diusulkan Forum Purnawirawan TNI agar dimakzulkan.
Sementara Gibran bertemu Try Sutrisno, dalam waktu bersamaan Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat kepada MPR, Senin (2/6/2025), yang mendesak agar usulan mereka terdahulu, yakni agar Gibran dimakzulkan, segera diproses oleh MPR berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani empat Purnawirawan TNI, yakni mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Purnawirawan Tyasno Soedarto, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan Hanafie Asnan, dan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Purnawirawan Slamet Soebijanto.
Artinya, keakraban yang sempat terjalin antara Gibran dan Try Sutrisno tak menyurutkan niat Forum Purnawirawan TNI untuk tetap mengusulkan pemakzulan Gibran.
Adapun usulan mengenai pemakzulan Gibran telah disampaikan Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu. Forum itu berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal, dan 91 purnawirawan kolonel.
Mereka mengusulkan pergantian Wapres kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
PDIP Sambut Dingin
Di pihak lain, PDIP menyambut dingin pertemuan dan keakraban Gibran dengan ketua umumnya itu.
Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli mengungkap sikap Megawati yang biasa saja ketika bertemu Gibran saat upacara Hari Lahir Pancasila.
Guntur mengaku tak mengetahui ada obrolan Megawati dengan Gibran dalam acara tersebut. Ia menegaskan Megawati akrab dengan Presiden Prabowo Subianto serta Wapres ke-6 Try Sutrisno, namun tidak dengan Gibran.
“Kami tidak mengetahui informasi kalau ada obrolan antara Ibu Megawati dengan Gibran. Karena fokus kami pertemuan Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo. Gibran kan wapres, sesuai protokoler kenegaraan dia memang ada di situ, tapi kami lihat sikap Ibu Megawati biasa-biasa saja, tidak sedekat dan seakrab pada Presiden Prabowo atau Pak Try Soetrisno yang hadir,” kata Guntur kepada wartawan, Selasa (3/6/2025) seperti dilansir sejumlah media.
Menurut Guntur, Gibran sudak bukan kader PDIP lagi. Megawati, kata dia, juga sudah tidak ingin membawa persoalan Gibran lebih jauh lagi.
Guntur menganggap pertemuan keduanya memang suatu kebetulan pada saat memperingati Hari Lahir Pancasila.
“Secara organisatoris Gibran itu sudah tidak bersama PDIP, termasuk 27 orang lainnya, juga Jokowi, tapi Ibu Megawati tidak mau membawa masalah ini pada momen kenegaraan dan personal. Kalau memang kebetulan bertemu, ya bertemu. Kita fokus saja pada momen pertemuan itu. Karena ini memperingati Hari Lahir Pancasila & Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, maka sila ke-3, Persatuan Indonesia dan gotong-royong yang menjadi intisari Pancasila menurut Bung Karno harus diprioritaskan,” tandasnya.
