Fusilatnews – Kepulauan Raja Ampat bukan sekadar gugusan atol di ujung timur Indonesia. Ia adalah perjamuan semesta: 1.600 jenis ikan, 550 jenis karang, 700-an spesies moluska, berpadu dalam satu simfoni kehidupan laut yang tiada duanya. Dunia menyebutnya the crown jewel of marine biodiversity. Tapi, di tengah pujian dan kekaguman dunia, kita justru mengizinkan tangan-tangan kapital menggali isi perutnya.
Hilirisasi nikel kini menjelma menjadi mantra baru pembangunan. Diucapkan dalam setiap pidato pejabat, ditulis di dokumen strategis negara, dan dijual ke rakyat sebagai tiket menuju kejayaan ekonomi. Namun di Raja Ampat, hilirisasi tampil dalam rupa buldoser, bara PLTU captive, dan longsoran tanah yang merobek hutan hujan tropis.
Lembaga Auriga Nusantara mencatat, setidaknya 500 hektare hutan telah dibuka untuk pertambangan nikel di tiga pulau. “Ini bukan sekadar soal lingkungan,” kata Timer Manurung, Ketua Auriga. “Ini adalah pengkhianatan terhadap komitmen konservasi dan hak hidup masyarakat adat.”
Greenpeace Indonesia menambahkan, pencemaran akibat industri nikel di wilayah itu sudah merambah ke sumber air, laut, dan udara. “Paradoksnya,” ujar Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, “nikel ini dijual ke dunia sebagai bahan baku energi bersih. Tapi prosesnya justru kotor: merusak lingkungan, menyengsarakan rakyat, dan memperparah krisis iklim.”
Di tengah kecaman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencoba menenangkan. Dalam pernyataannya pada 3 Juni 2025, ia mengatakan akan mengevaluasi seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat. “Kami tidak ingin pembangunan dilakukan dengan mengorbankan ekosistem. Kalau terbukti melanggar, izinnya bisa kita cabut,” kata Bahlil.
Tapi publik punya alasan untuk ragu. Di Indonesia, evaluasi kerap kali menjadi basa-basi politik. Sementara ekskavator tetap bekerja, dan kapal tongkang tetap melintas, membawa tanah-tanah merah Raja Ampat ke luar negeri—ke smelter di Morowali atau ke pabrik baterai mobil listrik di China.
PT Gag Nikel, salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah itu, berdalih bahwa aktivitas mereka tunduk pada kaidah tambang berkelanjutan. Namun masyarakat adat di Pulau Gag punya cerita lain. “Kami hanya dijadikan penonton di tanah sendiri,” kata Yulianus Mambrasar, tokoh adat setempat. “Kami tidak pernah diajak bicara. Tahu-tahu hutan sudah dibuka, tanah kami hilang, laut kami keruh.”
Lebih dari sekadar luka ekologis, pertambangan ini mengoyak relasi spiritual masyarakat dengan alam. Dalam kosmologi orang Moi, Batanta, dan Maya, tanah bukan milik yang bisa diperjualbelikan, melainkan warisan leluhur yang dijaga untuk anak cucu. Jika tanah dirusak, maka yang hancur bukan hanya ekonomi, tapi juga harga diri dan keseimbangan hidup.
Kita tentu paham, transisi energi global menuntut nikel sebagai bahan baku utama baterai listrik. Tapi apakah demi memenuhi hasrat dunia itu, kita harus mengorbankan satu-satunya surga terakhir yang kita miliki?
“Raja Ampat bukan tempat untuk smelter dan tambang,” kata Arief Rabik, Direktur Yayasan Bumi Hijau Lestari. “Ia adalah benteng terakhir peradaban ekologis bangsa ini. Kalau kita kehilangan Raja Ampat, kita kehilangan alasan untuk bicara moral ke dunia.”
Sudah saatnya negara berhenti menggunakan kalkulator keuntungan semata. Dalam sejarah pembangunan, tak sedikit negeri yang maju secara ekonomi tapi kehilangan jiwanya. Raja Ampat adalah jiwa kita. Dan jiwa, sekali dikorbankan, tak akan kembali.
