Jakarta-Fusilatnews — Ribuan massa yang tergabung dalam aksi Reuni 411 berkumpul di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024), untuk menyampaikan dua tuntutan utama: meminta pengadilan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atas berbagai dugaan pelanggaran, dan menuntut penangkapan serta pemakzulan akun anonim “fufufafa” yang diyakini merujuk pada Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang berlangsung dengan semangat mengenang peristiwa 4 November 2016 itu rencananya akan digelar di depan Istana Negara. Namun, akses menuju Istana ditutup oleh pihak keamanan sehingga massa yang semula long march dari Masjid Istiqlal terpaksa mengalihkan aksi mereka ke Patung Kuda. Di balik mobil komando, seorang orator dari massa aksi mengungkapkan bahwa tuntutan ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang mereka nilai tidak berpihak pada rakyat.
Dua Tuntutan Utama: “Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa”
Dalam orasinya, sang orator menyebutkan bahwa tuntutan pertama adalah “Adili Jokowi.” Menurutnya, masyarakat tidak perlu kesulitan untuk menemukan alasan atas tuntutan ini. “Cukup Googling saja, ada begitu banyak kesalahan, kejahatan, dan ketidakadilan yang dilakukan Jokowi selama masa jabatannya,” tegasnya. Ia menggambarkan, jika daftar kesalahan tersebut dicetak, tumpukan kertas dokumen bisa mencapai bulan.
Tuntutan kedua adalah menangkap akun anonim “fufufafa,” yang menurut massa aksi mengarah pada sosok Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak agar Gibran dimakzulkan dari jabatannya. Orator juga menyampaikan bahwa tuntutan ini bukan hanya soal individu, tetapi upaya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Penegakan Keadilan dalam Hukum Islam
Dalam kesempatan tersebut, orator turut menyampaikan pandangannya terkait keadilan yang didambakan oleh massa. Menurutnya, keadilan hanya dapat ditegakkan dengan hukum Islam, bukan dengan hukum sekuler yang diwariskan oleh kolonialisme. Ia menilai hukum sekuler saat ini cenderung menguntungkan segelintir elit dan investor asing, sementara rakyat terus terbebani pajak.
“Rakyat setiap hari dipajakin, sementara investor diberikan fasilitas ‘tax holiday.’ Kasus seperti Pramono di Boyolali yang rekeningnya diblokir adalah contoh nyata rakyat hanya menjadi sapi perah bagi pemerintah,” ujar sang orator. Ia pun menyinggung pengusaha dan tokoh tertentu yang dianggap mendapatkan keuntungan besar dari kekayaan alam negeri ini, yang menurutnya seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat.
Seruan untuk Nasionalisasi dan Kemandirian Ekonomi
Mengakhiri orasinya, ia menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menasionalisasi sektor-sektor tambang dan menyerahkannya ke BUMN sebagai pengelola. Menurutnya, jika dikelola dengan syariat Islam, kekayaan alam yang melimpah, seperti batu bara, nikel, dan gas alam, dapat menghasilkan pendapatan besar yang mampu membiayai APBN tanpa membebani rakyat dengan pajak. “Kekayaan alam yang kita miliki seharusnya dinikmati seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir orang atau perusahaan asing,” ujarnya.
Aksi Berlangsung Damai
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan untuk memastikan ketertiban di tengah besarnya massa yang berkumpul. Meskipun sempat ada penutupan akses menuju Istana, aksi berjalan damai dan tertib dengan peserta yang mengikuti arahan koordinator lapangan.
Aksi Reuni 411 hari ini pun menjadi penanda bahwa massa aksi masih konsisten menuntut penegakan hukum yang adil dan berimbang di negeri ini. Mereka berharap aspirasi ini dapat didengar oleh pemerintah, dan para pemimpin nasional lebih peka terhadap kebutuhan dan hak-hak rakyat.
