Jakarta – Rabu (29/4/ 2026) kemarin, pemerintah melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan pernyataan terkait rencana untuk menentukan siapa yang pantas menyandang status aktivis atau pembela hak asasi manusia (HAM), yang merupakan suatu kekhawatiran serius terhadap kerja-kerja advokasi HAM di Indonesia.
Pemerintah disebut akan menyusun mekanisme penentuan dengan melibatkan aparat penegak hukum, dengan dalih untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai aktivis HAM.
Imparsial memandang rencana tersebut sebagai langkah yang tidak hanya keliru dan berbahaya, tetapi juga upaya sistematis untuk melemahkan gerakan HAM di Indonesia.
“Penentuan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pembela HAM pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Relasi antara negara dan pembela HAM secara inheren berada dalam posisi yang berseberangan, di mana pembela HAM berfungsi sebagai pengawas dan pengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang melanggar HAM. Pada konteks ini campur tangan negara dalam menentukan status pembela HAM membuka ruang pemberangusan pembela HAM dan upaya perlindungan HAM itu sendiri,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Upaya pemberangusan ini, katanya, semakin kentara mengingat adanya rencana pelibatan aparat penegak hukum dalam proses penentuan tersebut.
“Selama ini aparat penegak hukum merupakan pihak yang kerap dilaporkan sebagai pelaku dugaan pelanggaran HAM oleh para pembela HAM kepada Komnas HAM. Dengan demikian, pelibatan aparat dalam menentukan siapa pembela HAM berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang akut, di mana pihak yang dilaporkan justru memiliki kewenangan untuk menilai dan membatasi pihak pelapor,” jelasnya.
Imparsial menilai wacana ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan yang lebih luas, yakni upaya delegitimasi terhadap pembela HAM. “Dengan menempatkan negara sebagai pihak yang menentukan ‘siapa yang sah’ sebagai pembela HAM, maka secara implisit negara juga memiliki ruang untuk menstigmatisasi dan mendiskualifikasi individu atau kelompok yang kritis sebagai ‘bukan pembela HAM’, ” tukasnya.
Dalam praktiknya, lanjut Ardi, hal ini berpotensi digunakan untuk melemahkan kredibilitas, membungkam kritik, serta membatasi ruang gerak masyarakat sipil.
Padahal, katanya, definisi pembela HAM telah secara jelas diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembela HAM 1998, yang menyatakan bahwa pembela HAM adalah setiap orang, baik individu maupun kelompok yang secara damai bekerja untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Dengan demikian, pembela HAM bukanlah status administratif atau profesi yang dapat disertifikasi oleh negara, melainkan peran yang lahir dari tindakan dan komitmen terhadap prinsip dan nilai HAM itu sendiri,” paparnya.
Imparsial menilai, apabila wacana ini dilanjutkan maka hal tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk tidak hanya mengintervensi, tetapi juga mengontrol dan mengkooptasi kerja-kerja pembela HAM.
“Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan ‘pembela HAM versi negara’ (state-sanctioned human rights defenders) yang tunduk pada kepentingan kekuasaan, sekaligus meminggirkan pembela HAM independen yang kritis,” tukasnya.
Dalam konteks perlindungan pembela HAM, lanjut Ardi lagi, alih-alih negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, termasuk menjamin kebebasan berekspresi, berserikat, serta perlindungan dari intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi, justru mengatur, membatasi atau mendefinisikan secara sepihak siapa yang berhak menjadi pembela HAM,” sesalnya.
Untuk itu, Imparsial mendesak pemerintah, khususnya Menteri HAM Natalius Pigai untuk segera menghentikan wacana tersebut. “Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembela HAM harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan komunitas pembela HAM, serta berpedoman pada standar HAM internasional,” tandasnya.
