Jakarta-FusilatNes – Pemerintah memangkas anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran awal Rp 71 triliun. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan pemangkasan ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran belanja nasional dan daerah.
“Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan daerah berdampak pada BGN, meskipun besarannya hanya sekitar 0,2845%, yaitu berkurang Rp 200,2 miliar,” ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).
Dadan menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan pada alokasi pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), yang berfungsi menunjang pemenuhan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap daerah.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar BGN mengoptimalkan lahan yang sudah tersedia dengan sistem pinjam pakai kepada instansi lain.
“Salah satu anggaran BGN memang untuk pengadaan lahan. Namun, dalam kunjungan ke kantor BGN, Presiden menyampaikan agar jika memungkinkan, lebih baik menggunakan sistem pinjam pakai daripada membeli lahan baru. Dengan begitu, anggaran bisa lebih efisien,” terang Dadan.
Meski ada pemangkasan anggaran, Dadan memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada kelangsungan program MBG. Menurutnya, BGN dapat mengoptimalkan lahan milik pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Tidak ada dampak ke program MBG. Bahkan, program ini tetap berjalan tanpa gangguan karena pemangkasan hanya dilakukan pada pengadaan lahan. Kita bisa menggunakan lahan Pemda, instansi lain, kementerian lain, dan BUMN dengan sistem pinjam pakai,” tegas Dadan.
Dengan langkah efisiensi ini, pemerintah berharap program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan optimal tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.
