*Oleh: Malika Dwi Ana
*Oleh: Malika Dwi AnaSore ini, di banyak SPBU Pertamina, pemandangan antrian panjang kendaraan kembali jadi sorotan. Motor dan mobil berebut mengisi tangki Pertalite, tapi tak jarang pompa mati sebelum waktunya atau tak jarang kehabisan stok. Dari Timika, Papua, hingga Bulukumba, Sulawesi Selatan, keluhan serupa bergema: Pertalite langka, antrian mengular, dan harga eceran gelap melonjak hingga Rp50.000 per botol. Publik ramai berspekulasi: apakah BBM subsidi sengaja “dibuat langka”? Atau ini cuma soal distribusi yang kacau? Lebih menyeramkan dan mengkhawatirkan lagi, ini sinyal kebangkrutan negara, apalagi dengan desas-desus tarif listrik PLN bakal naik. Benarkah Indonesia sedang menuju jurang kejatuhan seperti Sri Lanka atau Lebanon?
Kelangkaan Pertalite: Krisis atau Salah Kelola?
Kelangkaan Pertalite bukan isapan jempol. Di Mimika, Papua, SPBU kehabisan stok karena keterlambatan kapal tanker akibat cuaca buruk, memaksa Pemkab menaikkan alokasi harian dari 70 kiloliter menjadi 136 kiloliter. Di Flores, NTT, tiga kabupaten—Ende, Nagekeo, dan Ngada—juga krisis akibat kerusakan kapal pengangkut. Pertamina bersikukuh stok nasional aman, tapi fakta di lapangan berbicara lain: antrian panjang, SPBU tutup sebelum jam operasional, dan warga terpaksa beli BBM eceran dengan harga selangit. Ini bukan soal “BBM dibuat langka” seperti teori konspirasi melainkan ketimpangan distribusi dan ketergantungan impor BBM yang mencapai 50% dari Timur Tengah. Produksi kilang domestik stuck di 1 juta barel per hari, jauh dari target 2 juta, sementara korupsi seperti kasus oplosan Pertamax yang rugikan negara Rp968 triliun (2018-2023) makin bikin Pertamina pincang.
Dampaknya? Transportasi terganggu, biaya logistik naik, dan UMKM yang bergantung pada BBM murah mulai tercekik. Subsidi BBM yang membengkak Rp200 triliun per tahun dari APBN juga jadi beban fiskal. Ini bukan sekadar antrian; ini soal roda ekonomi yang tersendat dan kepercayaan publik yang terkikis. Jika pemerintah tak serius benahi distribusi dan investasi kilang, kelangkaan ini bisa jadi bom waktu.
Isu Tarif Listrik PLN: Beban Baru atau Stabil?
Lalu, bagaimana dengan listrik? Kabar kenaikan tarif PLN menggema di tengah antrian BBM, memicu kecemasan rakyat yang sudah tertekan inflasi dan daya beli rendah. Untungnya, pemerintah menegaskan tarif listrik tetap hingga akhir 2025, bahkan dengan diskon 50% untuk pelanggan 450-2.200 VA pada Januari-Februari dan stabilitas tarif di triwulan Juli-September. Ini langkah cerdas untuk menjaga daya beli. Tapi, ada sisi gelap: PLN merugi Rp50 triliun per kuartal jika subsidi dari APBN tak cukup. Dengan utang PLN mencapai US$40 miliar dan ketergantungan 60% pada batubara—yang harganya diprediksi naik 10% akhir 2025—tekanan fiskal bisa membesar. Jika subsidi terus dikerek tanpa efisiensi, APBN berisiko defisit mendekati 2,5% PDB. Ini belum disebut zona bahaya, tapi sudah lampu kuning.
Depresiasi Rupiah dan Konteks Ekonomi
Salah satu elemen yang memperumit situasi adalah pelemahan Rupiah. Istilah depresiasi Rupiah 1,6% YTD(Year-To-Date) berarti nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS turun 1,6% sejak awal Januari hingga Oktober 2025. Misalnya, jika 1 Januari 1 USD = Rp 15.500, kini jadi Rp 15.750. Data terbaru bahkan menunjukkan pelemahan hingga 3% per September, dengan kurs tembus Rp 16.665, dan puncaknya Rp 17.261 pada April. Penyebabnya adalah ketidakpastian global seperti kenaikan suku bunga AS, perang dagang AS-China, dan penurunan harga komoditas ekspor seperti batu bara (turun 12%). Ini membuat impor BBM dan bahan baku lebih mahal, menekan APBN dan perusahaan seperti Pertamina dan PLN. Meski cadangan devisa kita kuat di US$154,5 miliar (cukup untuk 8-9 bulan impor), depresiasi ini tetap jadi peringatan: ketergantungan impor harus dipangkas.
Tanda-Tanda Kebangkrutan Negara?
Sekarang, ke inti pertanyaan: apakah kelangkaan Pertalite dan potensi tekanan tarif listrik adalah tanda Indonesia bangkrut? Kebangkrutan negara—seperti dialami Sri Lanka 2022 atau Lebanon 2020—ditandai oleh defisit fiskal di atas 3% PDB, rasio utang melebihi 60% PDB, inflasi hiper di atas 50%, cadangan devisa tipis di bawah 3 bulan impor, dan kelangkaan barang esensial yang memicu kerusuhan. Bagaimana posisi Indonesia?
Fiskal kita terbilang masih tangguh. Hingga Mei 2025, APBN surplus Rp4,3 triliun atau 0,02% PDB, bukan defisit besar. Rasio utang stabil di 38-40% PDB, jauh dari ambang bahaya 60%. Inflasi terkendali di bawah 3%, bahkan sempat deflasi Februari lalu berkat subsidi yang terarah. Pertumbuhan ekonomi Q1 2025 mencapai 4,87%, ditopang konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,5% PDB. Cadangan devisa di atas US$140 miliar juga cukup untuk impor 8-9 bulan. Ini bukan gambaran negara di ujung tanduk.
Tapi, retakan ada. Pertumbuhan 2025 direvisi turun oleh OECD dari 4,9% ke 4,7%, dan IMF serta BI ke 4,6-5,4%. Konsumsi domestik melemah, penerimaan pajak turun 30-40% awal tahun karena harga komoditas anjlok, mirip krisis 2015. Depresiasi Rupiah tadi juga menambah beban impor. Jika pemerintah baru tak segera benahi inefisiensi BUMN seperti Pertamina dan PLN, tekanan fiskal bisa membesar. Subsidi BBM dan listrik yang capai Rp400 triliun per tahun mulai terasa seperti jerat, apalagi jika harga minyak global melonjak atau batubara kembali tak stabil.
Kritik dan Jalan Keluar
Pemerintah Prabowo harus berhenti main aman dengan subsidi tak berkelanjutan. Kelangkaan Pertalite bukan masalah musiman—ini kegagalan distribusi dan investasi infrastruktur energi. Dorong swasembada BBM lewat kilang baru (target 2026) dan percepat transisi ke kendaraan listrik (EV) untuk kurangi impor. Untuk PLN, efisiensi operasional harus jadi prioritas; jangan biarkan rakyat menanggung inefisiensi BUMN lewat tarif mahal. Yang tak kalah penting adalah transparansi! Rakyat berhak tahu mengapa antrian BBM terjadi, bukan cuma disuruh “jangan panik” oleh pejabat.
Apakah Indonesia menuju kebangkrutan? Tidak, atau belum. Angka-angka ekonomi kita masih jauh dari zona merah. Tapi, kelangkaan BBM dan tekanan pada PLN adalah alarm. Jika ini dibaikan, maka kita bisa tergelincir ke jurang seperti Sri Lanka: negara kaya sumber daya tapi miskin manajemen. Antrian Pertalite bukan cuma soal bensin; ini soal kepercayaan rakyat. Pemerintah harus bertindak cepat, sebelum kesabaran habis bersamaan dengan habisnya stok BBM.(MDA’s insight)
*Solo, 13102025
