Upaya membubarkan blokade jalan dilakukan oleh pasukan gabungan dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Polri dengan cara melontarkan gas air mata. Akibatnya, bentrokan antara masyarakat dan aparat tak dapat dihindari. Bahkan, peluru gas air mata juga mengarah ke sekolah yang berada di tepi Jalan Trans Barelang tempat terjadi bentroka
Jakarta – Fusilatnews – Pada Kamis, 7 September 2023, pasukan gabungan memaksa masuk Pulau Rempang untuk memasang patok pembatas dan pengukuran lahan di proyek Rempang Eco-City. Kedatangan pasukan gabungan ini disambut dengan perlawanan yang berujung bentrok antara masyarakat yang sudah mendiami pulau itu sejak abad 19 lalu, Jauh sebelum Indonesia ada. Bentrok terjadi karena masyarakat yang tinggal di Rempang menolak direlokasi
Upaya membubarkan blokade jalan dilakukan oleh pasukan gabungan dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Polri dengan cara melontarkan gas air mata. Akibatnya, bentrokan antara masyarakat dan aparat tak dapat dihindari. Bahkan, peluru gas air mata juga mengarah ke sekolah yang berada di tepi Jalan Trans Barelang tempat terjadi bentrokan.
Tragedi di Pulau Rempang mmembuat Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto turut menanggapi apa yang telah terjadi di Pulau Rempang.
Menurut Presiden Jokowi Konflik Rempang karena Komunikasi Kurang Baik konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. Jokowi mengatakan komunikasi yang kurang baik menyebabkan kekacauan.
“Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi.” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, (12 /9) .
Padahal menurut Jokowi, di Rempang sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45.
Atas konflik yang terjadi, Jokowi mengatakan akan mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia untuk memberi penjelasan ke warga soal Proyek Rempang.
“Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” ucap Jokowi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merasa sangat prihatin dengan apa yang telah terjadi di Pulau Rempang, Batam.. Seharusnya aparat melakukan pendekatan penuh kasih sayang.
“Saat melihat banyak video-video yang beredar tentu kita prihatin. Kita saling mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk berlaku secara penuh rasa kasih sayang masyarakat kita sendiri,” ujar Sandiaga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Badan Pemenangan Pemilu PPP di aula Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan, Ahad,( 10/9)
Sebagai Menparekraf, Sandiaga mengatakan ditugasi untuk menyiapkan pariwisata berbasis pariwisata hijau. Soal Pulau Rempang, rencananya akan dijadikan objek green tourism yang akan menciptakan lapangan kerja.
“Pulau Rempang ini nantinya akan jadi pusat ekonomi industri hijau, artinya kita mendukung menciptakan lapangan kerja, investasi. Tapi juga hak-hak masyarakat juga sesuai hukum perlu dilindungi,” ujar Sandiaga
.
Mahfud juga turut menanggapi kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang dan menjelaskan status tanah Pulau Rempang.
Menurut Mahfud , pada tahun 2001-2002, negara telah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah perusahaan berupa hak guna usaha. Selain itu, Surat Keterangan (SK) hak guna usaha juga telah dikeluarkan secara sah. Hanya saja, sebelum investor masuk, tanah di Pulau Rempang itu belum digarap dan tidak pernah dikunjungi.
“Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak guna itu datang kesana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian, diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak, karena investor akan masuk,” kata Mahfud. Jumat, 8 September 2023.
Mahfud meminta agar jangan sampai ada kekerasan saat melakukan pengosongan tanah. Mahfud menegaskan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang bukan karena penggusuran, melainkan pengosongan lahan.
“Supaya dipahami oleh masyarakat bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya,” ujarnya.
“Tinggal soal kerahimannya berapa, pemindahannya kemana. Jangan sampai gunakan kekerasan kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah gawat.”
Adapun sebelum bentrokan di Rempang terjadi, perusahaan besar industri kaca dan solar panel asal Cina Xinyi Group, bakal membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.
Rencana tersebut itu ditindaklanjuti oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia lewat kunjungannya ke fasilitas produksi Xinyi Group di Wuhu, Cina, Selasa, ( 18/7)
“Saya lihat Xinyi adalah salah satu pemain yang terbesar di dunia yang insya Allah akan melakukan investasi di Indonesia, di Rempang,” kata Bahlil dalam keterangan di Jakarta, Rabu, ( 19/7 )
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
“Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam,” ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, (12/9) .
Adapun lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Jauh sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, kata Hadi, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Saat itu, hampir 50 persen dari warganya menerima usulan yang telah disampaikan. Pemerintah juga menawarkan mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.
Di Pulau Rempang rencananya akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus. Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
