Jakarta – Fusilatnews – Memasuki dua bulan pertama tahun fiskal 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun.
Kementerian Keuangan RI akhirnya merilis realisasi APBN 2025 dengan merekap data bulan Januari dan Februari. Hingga 28 Februari 2025, penerimaan negara tercatat mencapai Rp 316,9 triliun, atau 10,5 persen dari target pendapatan negara tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Secara rinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp 240,4 triliun atau 9,7 persen dari target Rp 2.490,9 triliun. Angka ini mencakup:
- Penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun (8,6 persen dari target Rp 2.189,3 triliun).
- Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 52,6 triliun (17,5 persen dari target Rp 301,6 triliun).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp 76,4 triliun atau 14,9 persen dari target PNBP dalam APBN 2025 sebesar Rp 513,6 triliun.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun, atau 9,6 persen dari target belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jumlah ini mencakup:
- Belanja pemerintah pusat Rp 211,5 triliun (7,8 persen dari target Rp 2.701,4 triliun), yang terdiri dari:
- Belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun (7,2 persen dari target Rp 1.160,1 triliun).
- Belanja non-K/L Rp 127,9 triliun (8,3 persen dari target Rp 1.541,4 triliun).
- Transfer ke daerah (TKD) Rp 136,6 triliun atau 14,9 persen dari target Rp 919,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Februari masih berada pada level 9,6 persen dari total anggaran, meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan efisiensi, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Di sisi lain, keseimbangan primer hingga Februari 2025 mencatat surplus Rp 48,1 triliun. Namun, dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja hingga bulan tersebut, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit 0,13 persen masih dalam target desain APBN 2025, yang menetapkan batas defisit sebesar 2,53 persen dari PDB atau Rp 616,2 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Sementara itu, pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 telah terealisasi sebesar Rp 220,1 triliun atau 35,7 persen dari target Rp 616,2 triliun.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat mendapat pertanyaan dari berbagai pihak terkait keterlambatan pemaparan kinerja APBN 2025. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh data yang belum stabil di awal tahun.
“Kami mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pelaksanaan Inpres efisiensi, dinamika pendapatan negara, serta kinerja pembiayaan APBN. Kami ingin memastikan bahwa laporan yang kami sampaikan berbasis data yang lebih stabil dan dapat diperbandingkan secara akurat, sehingga tidak terjadi salah interpretasi,” jelasnya.
