Fusilatnews – Nepal tengah bergolak. Jalanan Kathmandu dan kota-kota besar lainnya dipenuhi teriakan protes, asap dari gedung-gedung yang dibakar, dan wajah-wajah generasi muda yang marah sekaligus putus asa. Krisis politik ini bukan sekadar akibat larangan media sosial, melainkan cerminan dari kepemimpinan pejabat yang lalai, arogan, dan jauh dari tanggung jawab mereka terhadap rakyat.
Larangan pemerintah terhadap platform Facebook dan TikTok menjadi percikan yang menyalakan kemarahan. Bagi generasi muda Nepal, media sosial adalah nafas mereka—tempat mengekspresikan diri, menyalurkan kritik, dan menuntut keadilan. Tapi pejabat yang menutup akses ini memilih mengutamakan kontrol kekuasaan daripada mendengarkan suara rakyat. Tindakan itu menimbulkan kemarahan yang meluas, dari siswa sekolah menengah hingga mahasiswa universitas, semua bersatu menuntut perubahan.
Kemarahan rakyat bukan tanpa alasan. Pejabat Nepal, termasuk PM K.P. Sharma Oli, telah lama memperlihatkan sikap abai terhadap aspirasi publik. Korupsi yang merajalela, pengelolaan sumber daya negara yang tidak transparan, dan keputusan politik yang menguntungkan segelintir elit memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat. Ketika protes merebak, aparat merespons dengan gas air mata, peluru karet, dan penangkapan massal, menjadikan demonstrasi damai berubah menjadi kekerasan berdarah. Puluhan nyawa hilang, ribuan luka-luka, dan ketakutan menyelimuti warga biasa yang hanya ingin didengar.
Pengunduran diri K.P. Sharma Oli pada 9 September 2025 adalah kemenangan rakyat, meski pahit. Tapi ini bukan sekadar pergantian pemimpin; ini adalah panggilan bagi pejabat Nepal untuk menyadari satu hal sederhana namun penting: kekuasaan bukan untuk menindas, tapi untuk melayani. Ketika pejabat mengutamakan kepentingan pribadi di atas kesejahteraan rakyat, kemarahan bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan.
Krisis Nepal hari ini adalah cermin bagi setiap negara: arogan dan lalainya pejabat akan selalu membangkitkan perlawanan. Larangan Facebook dan TikTok hanyalah pemicu; akar masalahnya adalah kepemimpinan yang gagal mendengar, gagal peduli, dan gagal bertanggung jawab. Nepal menunggu, bukan sekadar pengganti PM, tapi pemimpin yang sadar bahwa kekuasaan sejati adalah amanah, bukan alat penindasan.
?
