Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – “Dari pintu ke pintu kucoba tawarkan nama. Demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya.”
Lirik lagu “Kalian Dengarkah Keluhanku” Ebiet G Ade ini seperti menggema kembali demi melihat nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kekinian.
Elite-elite PPP menawar-nawarkan partai Islam itu ke tokoh-tokoh tertentu untuk memimpinnya. Atau menunjuk nama tokoh-tokoh tertentu untuk dipilih menjadi ketua umumnya.
Usai Pemilu 2024, PPP memang terlempar dari DPR RI karena tidak berhasil memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4℅ suara sah nasional. Dan dalam sejarah perpolitikan Indonesia, tak pernah ada partai politik yang berhasil kembali ke Senayan setelah terlempar dari parlemen.
Kader-kader, yang dapat diibaratkan sebagai anak-anak PPP pun menangis. Ulama-ulama, yang dapat diibaratkan sebagai ibu, bapak, atau orangtua PPP pun mengeluh. Mereka kini mencari sosok yang tepat untuk memimpin PPP dan membangkitkan kembali partai berlambang Ka’bah itu dari keterpurukan, sehingga usai Pemilu 2029 nanti bisa masuk kembali ke Senayan.
Muhammad Romahurmuziy, misalnya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP ini menawarkan nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk dipilih menjadi ketua umum dalam Muktamar PPP, Agustus atau September mendatang.
Apalagi, kata Rommy, melihat kapasitas dan totalitas Amran dalam mengemban amanah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun setuju jika Amran menduduki kursi PPP-1.
Rommy yang pernah menghuni hotel prodeo karena kasus korupsi itu mengaku sudah berdiskusi dengan Jokowi. Hasilnya, Jokowi setuju jika PPP dipimpin Amran.
Selain Amran, Rommy juga menawarkan nama Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini sudah dibujuk Rommy untuk menjadi Ketua Umum PPP.
Nama lain yang lebih keren dari Amran dan Anies pun ditawarkan untuk memimpin PPP. Dia adalah Jokowi. Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengakui Jokowi sebagai sosok yang tepat memimpin PPP. Mengapa?
Pertama, karena Jokowi sudah cukup lama mengenal PPP sebagai partai Islam yang sudah ada sejak 1973 atau sejak era Orde Baru.
Kedua, pengalaman panjang Jokowi di pemerintahan dan politik cukuplah menjadi bekal wong Solo itu untuk memimpin PPP.
Jokowi memang butuh parpol untuk menunjang aktivitas politiknya. Apalagi setelah gagal menganeksasi Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Beringin terlalu kuat untuk ditumbangkan. Banteng terlalu perkasa untuk dilumpuhkan.
Bahkan dikabarkan Jokowi hendak mengakuisisi PPP melalui Haji Isam, pengusaha tajir yang dekat dengan Jokowi. Haji Isam disinyalir akan menggunakan tangan Amran Sulaiman untuk mengambil alih PPP.
Di pihak lain, Anies Baswedan juga butuh parpol tunggangan untuk bertarung lagi sebagai calon presiden di Pilpres 2029 seperti di 2024.
Anies juga punya kedekatan dengan PPP. Pada Pilpres 2024 lalu, misalnya, PPP sempat mau mendukung Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, namun batal dan mengalihkan dukungannya ke Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Akan tetapi banyak massa akar rumput atau grass roots PPP yang justru memilih Anies-Imin.
Dus, jika benar Anies akan merebut kursi PPP-1, maka ia akan berhadapan dengan Jokowi, baik langsung atau pun melalui Amran Sulaiman yang didukung Jokowi.
Artinya, akan terjadi babak baru dalam perseteruan antara Anies versus Jokowi.
Diketahui, perseteruan di antara keduanya sudah berlangsung cukup lama, walaupun Anies pernah menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dihadiahkan Jokowi ke Anies.
Namun, Anies-Jokowi akhirnya pecah kongsi menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Pasalnya, Anies maju sebagai calon gubernur yang berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, cagub yang didukung Jokowi.
Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta itulah Anies seperti memosisikan diri sebagai antitesis Jokowi. Banyak kebijakan Anies yang bertentangan atau setidaknya tidak sinkron dengan Jokowi. Termasuk penebangan pohon-pohon di kawasan Monas yang merupakan “halaman depan” Istana Negara tempat Jokowi berkantor dan tinggal.
Bagi Jokowi, penebangan pohon di Monas tanpa restu dirinya adalah bentuk pembangkangan. Anies dianggap “mbalelo” (memberontak).
Akibatnya, langkah-langkah politik Anies banyak yang dijegal Jokowi. Bahkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anies coba dikriminalisasi via kasus Formula E.
Namun, Anies tetap melenggang. Ia berhasil lolos dan maju sebagai capres dalam Pilpres 2024, berpasangan dengan Cak Imin.
Sayangnya, bersama pasangan lainnya, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Anies-Imin gagal menumbangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres-cawapres yang didukung Jokowi. Gibran adalah anak sulung Jokowi.
Alhasil, akankah Anies versus Jokowi benar-benar berebut kursi PPP-1? Lalu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Kita tunggu saja tanggal mainnya.
