FusilatNews– Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat , Kamhar Lakumani menyayangkan pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto yang menyinggung dua kader Demokrat yang terjerat korupsi. Dua kader yang dimaksud yakni Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas’ud dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Menurutnya, pernyataan itu memiliki tendensi yang ‘jahat’ terhadap Partai Demokrat.
“Kami menyayangkan pernyataan Mas Hasto yang terbaca memiliki tendensi atau niat yang tidak baik terhadap Partai Demokrat. Sepertinya beliau memiliki sentimen pribadi terhadap Partai Demokrat. Ini yang mesti dijelaskan Bung Hasto,” kata Kamhar dikutip viva.co.id, Kamis, 28 Juli 2022.
Kamhar menganggap hal ini menjadi sesuatu yang membingungkan ketika Hasto menjelaskan tentang komitmen patuh hukum berkaitan dengan kader PDIP yang justru memiliki sangkutan hukum bahkan telah ditetapkan sebagai buronan KPK. yakni Harun Masiku dan Mardani Maming justru ditetapkan sebagai buronan KPK. Kamhar lantas membandingkan dengan partainya yang tidak pernah menyembunyikan kader.
“Menjadi sesuatu yang mengherankan ketika Bung Hasto menjelaskan tentang komitmen patuh hukum berkaitan dengan kader PDIP yang memiliki sangkutan hukum, bahkan telah ditetapkan sebagai buronan KPK malah, beliau melebar membawa-bawa kader partai lain,” kata Kamhar.
Kamhar menegaskan bahwa Partai Demokrat tak pernah melindungi kadernya yang terjerat kasus korupsi. Justru, Partai Demokrat memerintahkan kader yang terjerat kasus hukum agar menghadapinya secara ksatria.
“Kami tegaskan Partai Demokrat tak pernah melindungi atau menyembunyikan kader yang memiliki perkara hukum, malah secara tegas kami minta kepada kader-kader yang memiliki sangkutan hukum untuk menghadapinya secara ksatria,” ungkap Kamhar.
lebih lanjut Kamhar menyinggung kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan. Kamhar menduga Hasto sengaja menyembunyikan Harun Masiku untuk memutus penyelidikan kasus agar tak ikut menyeret nama Hasto.
“Berbeda dengan Bung Hasto, yang sampai saat ini tak bisa menghadirkan Harun Masiku, yang malah terbaca oleh publik diduga sengaja menghilangkan Harun Masiku untuk memutus keterkaitan perkara tersebut dengan dirinya. Kalau kemudian publik saat ini teringat dengan kasus Harun Masiku kader PDIP buronan KPK yang fenomenal akibat status Ketua PDIP Kalsel yang juga telah menjadi buronan KPK, sah-sah saja,” ujarnya.
Sebelumnya seperti dikutip SindoNews.com, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung sejumlah kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung dan KPK yang sedang menjadi perhatian publik.
Sejumlah kasus korupsi yang disebutkan Hasto Kristiyanto adalah dua kader Partai Demokrat (PD). Mereka adalah Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).
Hasto menyebut, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut tuntas dugaan korupsi atas pengadaan tower di PLN, upaya memerangi mafia gula.
KPK juga saat ini kata Hasto menangani berbagai kasus dugaan korupsi sebagaimana terjadi dalam penyalahgunaan kewenangan pejabat negara
“Demikian juga dengan tindak lanjut atas berbagai gelar OTT yang dilakukan KPK seperti Bupati Penajam Pasir Utara, termasuk Bupati Mamberamo Tengah, semua harus didukung sebagai upaya pemberantasan korupsi,” ungkap Hasto.
Meski demikian menurut Hasto, prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan dan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara merdeka tanpa intervensi pihak mana pun
