FusilatNews – Ada kecenderungan di negeri ini untuk selalu mencari kambing hitam setiap kali bangsa ini gagal melahirkan pemimpin bermutu. Pendidikan disalahkan. Kampus dicurigai. Profesor dianggap hidup di menara gading. Mahasiswa dituduh malas berpikir. Seolah-olah semua kerusakan republik ini berasal dari ruang kelas dan perpustakaan.
Padahal persoalannya jauh lebih dalam: yang bermasalah bukan pendidikan, melainkan kualitas watak kebangsaan kita sendiri.
Pendidikan tidak pernah salah ketika seorang profesor berbahagia dengan pengetahuannya. Itu justru kemuliaan intelektual. Apalagi bila ilmu itu memberi manfaat bagi masyarakat, membuka cakrawala berpikir, melahirkan kritik, dan menjaga nurani publik agar tetap hidup. Ilmu pengetahuan memang tidak diciptakan untuk memuaskan kekuasaan, tetapi untuk menerangi manusia.
Namun bangsa ini sering tidak siap hidup bersama terang.
Kita lebih nyaman memelihara budaya tunduk daripada budaya berpikir. Kita lebih akrab dengan mental “kawula” dibanding mental warga negara. Dalam psikologi feodal seperti itu, pemimpin tidak diposisikan sebagai pelayan publik, tetapi perlahan diperlakukan seperti raja. Kritik dianggap pembangkangan. Loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi. Kepatuhan lebih penting daripada integritas.
Apa yang dahulu disinyalir Muchtar Lubis tentang manusia Indonesia terasa masih relevan hingga hari ini: watak feodal, munafik, enggan bertanggung jawab, dan mudah silau kekuasaan masih hidup dalam denyut sosial-politik kita. Demokrasi akhirnya hanya berganti kostum, tetapi tidak mengganti mentalitas.
Karena itu, jangan heran bila republik ini makin miskin negarawan tetapi kaya “polutisi” — manusia yang hadir dalam politik bukan untuk mengabdi, melainkan mencemari kehidupan publik dengan kerakusan, pencitraan, dan transaksi kekuasaan.
Bangsa ini, kalau memang pantas disebut bangsa besar, sejatinya baru sekali melahirkan generasi emas: para founding fathers. Mereka bukan manusia sempurna, tetapi memiliki keberanian berpikir melampaui zamannya. Mereka berdebat keras tentang dasar negara, bentuk demokrasi, arah ekonomi, dan masa depan peradaban. Mereka memiliki visi, ideologi, dan pengorbanan.
Nama-nama seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Mohammad Natsir lahir dari pergulatan intelektual dan penderitaan sejarah. Mereka membaca dunia, dipenjara kolonialisme, berdebat tentang filsafat, ekonomi, agama, dan kebangsaan. Politik bagi mereka adalah jalan pengabdian.
Bandingkan dengan banyak elite hari ini.
Politik direduksi menjadi industri elektoral. Partai berubah menjadi kendaraan dagang. Jabatan diperlakukan seperti investasi modal yang harus balik untung. Yang muncul bukan negarawan, melainkan operator kekuasaan. Mereka sibuk membangun dinasti, mengatur citra, memelihara buzzer, dan menghitung survei. Gagasan tidak penting selama algoritma masih bisa dibeli.
Ironisnya, masyarakat pun sering ikut memelihara kemerosotan itu. Kita lebih mudah terpukau oleh pencitraan daripada kapasitas. Kita mengidolakan popularitas, bukan integritas. Kita mencemooh intelektual, tetapi memuliakan selebritas politik yang miskin gagasan.
Maka kemunduran bangsa ini bukan semata kegagalan elite. Ini juga kegagalan kolektif dalam membangun karakter kebangsaan.
Kita ingin demokrasi modern, tetapi masih berpikir feodal. Kita ingin pemimpin visioner, tetapi memilih berdasarkan fanatisme sempit. Kita ingin keadilan, tetapi sering kompromi terhadap kebohongan selama menguntungkan kelompok sendiri.
Pendidikan akhirnya hanya menjadi pabrik ijazah karena masyarakat sendiri tidak lagi menghormati pengetahuan sebagai fondasi peradaban. Gelar dihargai, tetapi ilmu diabaikan. Kampus didorong melahirkan tenaga kerja, bukan manusia merdeka.
Padahal sebuah bangsa tidak dibangun oleh gedung tinggi, jalan tol, atau proyek mercusuar semata. Bangsa dibangun oleh kualitas manusianya: keberanian berpikir, kejujuran moral, tradisi intelektual, dan kematangan sebagai warga negara.
Selama mental “kawula” masih lebih dominan daripada mental merdeka, selama rakyat lebih senang mencari figur penyelamat daripada membangun sistem yang sehat, maka republik ini akan terus berputar dalam lingkaran yang sama: melahirkan elite medioker yang diperlakukan bak raja.
Dan mungkin di situlah autokritik paling pahit bagi Indonesia:
kita terlalu sering menyalahkan sekolah, padahal yang gagal dididik sesungguhnya adalah watak kebangsaan kita sendiri.
