Pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui Amerika Serikat dan China sering diperdengarkan sebagai keberhasilan besar pemerintah. Di ruang publik, narasi semacam itu terdengar megah, membangkitkan optimisme, bahkan seolah menempatkan Indonesia dalam posisi superior dibandingkan dengan dua raksasa ekonomi dunia tersebut.
Namun jika dibedah secara jujur dan ilmiah, klaim seperti itu lebih dekat pada siasah ngibul ketimbang penjelasan ekonomi yang utuh.
Membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara maju tanpa melihat konteks struktur ekonomi ibarat membandingkan kecepatan lari anak kecil dengan orang dewasa yang sudah selesai bertanding. Tidak apple to apple.
Negara-negara well-developed seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Jepang memang rata-rata memiliki pertumbuhan ekonomi rendah, sering di bawah 3 persen. Tetapi rendahnya pertumbuhan itu bukan tanda kegagalan. Justru itulah ciri kematangan ekonomi.
Ekonomi mereka sudah besar, industrinya matang, infrastrukturnya hampir lengkap, daya beli masyarakat tinggi, sistem pendidikan relatif mapan, dan produktivitasnya sudah berada di level atas. Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan 1 hingga 2 persen saja nilainya bisa setara dengan puluhan kali pertumbuhan negara berkembang.
Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia memang dituntut memiliki pertumbuhan tinggi. Mengapa? Karena tantangan domestiknya masih sangat besar.
Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya produktivitas tenaga kerja, hingga keterbatasan infrastruktur dasar. Negara berkembang memang harus bertumbuh cepat untuk mengejar ketertinggalan.
Karena itu, ketika Indonesia tumbuh 5 persen, itu bukan sesuatu yang luar biasa untuk dibanggakan secara berlebihan. Itu adalah kebutuhan minimal agar mesin ekonomi tetap hidup dan mampu menyerap tekanan sosial yang terus membesar.
Apalagi pemerintah sendiri sedang gencar membangun infrastruktur dalam skala besar. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, hingga proyek IKN semuanya membutuhkan dorongan pertumbuhan tinggi. Maka angka pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibanding negara maju sebenarnya konsekuensi logis dari fase pembangunan, bukan indikator bahwa Indonesia lebih hebat dari mereka.
China pun demikian.
Walaupun hari ini pertumbuhan ekonominya melambat dibandingkan dengan era sebelumnya, struktur ekonomi China sudah jauh melampaui Indonesia dalam sektor industri, teknologi, ekspor, manufaktur, hingga penguasaan pasar global. Ketika China tumbuh 4 atau 5 persen, basis ekonominya sudah sangat besar. Nilai tambah industrinya, kapasitas teknologinya, dan kekuatan ekspornya tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan Indonesia yang masih bertumpu pada komoditas mentah dan konsumsi domestik.
Di sinilah problem utama propaganda pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah sering menggunakan angka pertumbuhan sebagai alat pencitraan politik, bukan sebagai instrumen evaluasi kualitas ekonomi. Publik dibuat terpukau oleh persentase, sementara substansi ekonomi rakyat justru sering tertinggal.
Apa arti pertumbuhan 5 persen bila kelas menengah mulai tertekan?
Apa arti angka makro yang indah bila daya beli melemah, lapangan kerja formal terbatas, petani dan nelayan hidup sulit, serta generasi muda makin susah memiliki rumah?
Pertumbuhan ekonomi sejatinya bukan sekadar soal angka statistik, melainkan sejauh mana kesejahteraan nyata dirasakan rakyat.
Karena itu, membandingkan Indonesia dengan AS atau China hanya berdasarkan angka pertumbuhan adalah penyederhanaan yang menyesatkan. Negara maju tidak lagi mengejar pertumbuhan tinggi karena fondasi ekonominya sudah kokoh. Sementara Indonesia masih harus berlari karena terlalu banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
Maka publik perlu lebih kritis membaca narasi pejabat. Jangan sampai statistik dipakai sebagai panggung retorika politik. Sebab ekonomi bukan lomba pidato, melainkan soal kualitas hidup rakyat sehari-hari.
