Oleh: Entang Sastratmadja
Bagi bangsa kita, beras bukan sekadar komoditas pangan, tetapi juga barang politis yang sangat strategis. Mengapa demikian? Setidaknya ada lima alasan utama yang menjadikan beras begitu krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertama, beras adalah kebutuhan pokok. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada beras. Ketersediaan dan harganya berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan politik.
Kedua, beras memengaruhi inflasi. Sebagai komponen penting dalam indeks harga konsumen, naik-turunnya harga beras otomatis berdampak pada inflasi. Karena itu, pemerintah wajib mengontrol harga beras demi menjaga stabilitas ekonomi.
Ketiga, beras adalah penopang ketahanan pangan. Ketersediaannya yang cukup dan stabil menentukan kuat-lemahnya fondasi ketahanan pangan nasional.
Keempat, beras berhubungan erat dengan kemiskinan. Harga beras yang tinggi menekan masyarakat miskin yang sebagian besar pendapatannya habis untuk membeli pangan.
Kelima, beras strategis bagi keamanan nasional. Krisis pangan bisa berujung pada krisis sosial dan politik. Tak heran jika beras ditempatkan sebagai komoditas strategis negara.
Dengan alasan-alasan itu, wajar jika pemerintah harus serius mengawasi pasar beras. Bukan hanya demi stabilitas ekonomi dan sosial, tetapi juga agar beras tidak dijadikan alat politik dalam dinamika kekuasaan.
Politisasi Beras: Antara Bantuan dan Manipulasi
Politisasi beras adalah proses menjadikan beras sebagai alat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Bentuknya bisa macam-macam:
- Beras sebagai bansos politik. Pemerintah atau pejabat publik membagikan beras untuk mendulang simpati rakyat.
- Beras sebagai alat kampanye. Partai politik menggunakan beras sebagai simbol atau bahkan memasang foto kandidat dalam kemasan beras yang dibagi ke masyarakat.
- Manipulasi harga beras. Harga sengaja diatur untuk menciptakan kesan keberhasilan atau justru krisis buatan.
- Beras sebagai alat kekuasaan. Ia dipakai untuk menekan, memengaruhi, atau mengendalikan masyarakat.
Dampak negatifnya jelas: harga beras menjadi tidak pasti, ketahanan pangan terganggu, kesenjangan sosial melebar, dan kepercayaan publik pada pemerintah terkikis.
Bansos Beras: Bantuan Murni atau Kedok Politik?
Pertanyaan krusialnya: bagaimana dengan program Bantuan Sosial (Bansos) Beras yang selama ini dijalankan pemerintah?
Jika bansos beras diberikan secara tidak merata hanya kepada kelompok tertentu, maka jelas itu adalah politisasi. Jika pembagiannya dilakukan dengan nuansa kampanye—lengkap dengan atribut partai atau wajah pejabat—itu pun bentuk politisasi. Bahkan ketika pejabat politik turun langsung membagikan beras demi pencitraan, maka bansos beras bukan lagi murni bantuan, melainkan strategi kekuasaan.
Namun, jika bansos beras dijalankan secara transparan, adil, dan bebas dari kepentingan politik, maka program ini benar-benar menjadi instrumen sosial untuk membantu rakyat kecil. Di sinilah letak harapan sekaligus keraguan publik: benarkah bansos beras selama ini steril dari kepentingan politik?
Agar Bansos Beras Bebas dari Politisasi
Beberapa langkah penting bisa ditempuh agar bansos beras tidak berubah menjadi alat politik:
- Transparansi penuh. Dari seleksi penerima hingga penyaluran, semuanya harus terbuka.
- Kriteria objektif. Penerima bansos ditentukan dengan standar yang jelas, bukan kedekatan politik.
- Independensi lembaga pelaksana. Hindari campur tangan partai politik atau pejabat berkepentingan.
- Pengawasan ketat. Masyarakat sipil dan lembaga independen perlu mengawasi jalannya program.
- Partisipasi masyarakat. Libatkan warga dalam perencanaan hingga evaluasi.
- Pemanfaatan teknologi. Digitalisasi data penerima bansos meminimalisasi celah manipulasi.
- Evaluasi objektif. Program harus dinilai secara berkala, apakah benar membantu rakyat atau sekadar menguntungkan elite.
Bansos beras adalah instrumen yang mulia jika dijalankan dengan benar, tetapi bisa berubah menjadi senjata politik paling kejam jika diperalat demi kekuasaan. Pertanyaan jujurnya: apakah bansos beras yang kita saksikan hari ini sungguh bersih dari kepentingan politik?
Semoga jawabannya benar-benar ya.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
