Pilkada Jakarta 2024 mempertemukan dua figur kuat, Pramono Anung dan Ridwan Kamil, yang keduanya memiliki latar belakang pendidikan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), salah satu kampus paling bergengsi di Indonesia. Fakta ini menggugah refleksi penting: apakah masyarakat Jakarta bisa merasa tenang bahwa siapapun yang terpilih, tidak akan menjadi risiko bagi keberlanjutan kota?
Salah satu aspek yang ingin kita kupas adalah, misalnya, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan dari institusi yang sama memberi keyakinan bahwa keduanya memiliki dasar intelektual yang kokoh dan kemampuan analitis yang tajam. Sebagai alumni ITB, Pramono Anung dan Ridwan Kamil telah melalui sistem pendidikan yang menuntut logika, kreativitas, serta solusi berbasis data. ITB juga dikenal melahirkan pemimpin-pemimpin dengan pemahaman yang baik dalam bidang infrastruktur dan pembangunan, dua aspek vital bagi kemajuan Jakarta.
Jadi siapa-pun, yang menang diantara kedua figure itu, adalah yang terbaik bagi Jakarta.
Mari menengok ke belakang, pada Pilpres Jokowi versus Prabowo. Kala itu, Jokowi dipilih oleh mayoritas rakyat selama dua periode berturut-turut. Harapan besar disematkan kepadanya sebagai figur “rakyat biasa” yang dianggap membawa semangat perubahan. Namun, apa hasilnya? Narasi yang dibangun ternyata jauh dari kenyataan. Di bawah pemerintahannya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat—mulai dari tata kelola ekonomi yang rapuh, sistem hukum yang carut-marut, hingga isu nepotisme yang kian terang benderang. Pilihan pemimpin yang dianggap penuh harapan itu justru membawa risiko besar bagi masa depan bangsa.
Dari sinilah pelajaran penting muncul: memilih pemimpin bukan hanya soal personalitas atau asal-usul pendidikan, tetapi soal memastikan mereka adalah “the best among the best.”
Pramono Anung dan Ridwan Kamil adalah contoh kasus yang menarik. Pramono, dengan pengalaman panjang di dunia politik, memahami dinamika birokrasi dan strategi pemerintahan. Sementara itu, Ridwan Kamil, dengan rekam jejak suksesnya sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Namun, apa yang membedakan mereka adalah visi mereka untuk Jakarta dan kemampuan nyata untuk mewujudkan visi tersebut.
Sistem yang baik seharusnya memastikan bahwa pilihan yang disuguhkan kepada rakyat adalah kandidat terbaik, bukan sekadar pilihan yang “aman.” Di tengah iklim politik Indonesia yang sering kali penuh intrik dan manipulasi, sistem seleksi kandidat harus berfokus pada kompetensi dan rekam jejak, bukan hanya kepopuleran atau afiliasi politik.
Belajar dari pengalaman Jokowi, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai kandidat. Tidak semua figur yang terlihat sederhana atau berpendidikan tinggi otomatis menjadi solusi terbaik. Masyarakat harus bertanya: apa visi mereka? Bagaimana mereka akan mewujudkan visi itu? Dan yang paling penting, apa risiko yang mereka bawa?
Pilkada Jakarta 2024 seharusnya menjadi momentum untuk membangun tradisi demokrasi yang lebih sehat. Dengan kandidat seperti Pramono Anung dan Ridwan Kamil, Jakarta memiliki peluang untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Namun, tanggung jawab ada di tangan rakyat untuk memastikan bahwa pilihan yang diambil benar-benar didasarkan pada kapasitas dan visi, bukan sekadar janji manis atau pencitraan semata.
Jakarta tidak membutuhkan pemimpin yang hanya “cukup baik,” melainkan seseorang yang dapat menjadi lokomotif perubahan—pemimpin yang tidak membawa risiko, tetapi membawa harapan yang nyata. Semoga pengalaman pahit dari masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi masa depan.
