Ditulis oleh: Yus Dharman
Advokat di Jakarta
Ditulis oleh: Yus Dharman“Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri.”
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan peresmian Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026.
Semoga itu sekadar guyonan politik, bukan cara pandang ekonomi yang sesungguhnya. Sebab dalam sejarah dunia, banyak negara pernah meremehkan nilai tukar mata uangnya sendiri, lalu berakhir dalam krisis yang menghancurkan kehidupan rakyat kecil.
Lihat Zimbabwe. Pemerintahnya pernah meyakinkan rakyat bahwa masyarakat desa tidak perlu memikirkan dolar Amerika. Namun yang terjadi justru hiperinflasi ekstrem. Mata uang Zimbabwe runtuh hingga kehilangan nilai dalam angka yang nyaris tak masuk akal. Pada puncak krisis tahun 2008, rakyat harus membawa sekeranjang uang hanya untuk membeli sepotong roti.
Petani desa yang katanya “tidak memakai dolar” justru menjadi korban paling tragis. Hasil panen mereka tak lagi bernilai karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup lenyap dalam semalam. Pada akhirnya Zimbabwe menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai alat transaksi utama karena mata uang nasionalnya sudah tidak dipercaya.
Hal serupa terjadi di Venezuela. Pemerintahan Hugo Chávez dan penerusnya, Nicolás Maduro, selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs dolar tidak penting bagi wong cilik. Yang penting, kata mereka, subsidi berjalan dan program sosial tersedia.
Faktanya, Venezuela mengalami inflasi hingga sekitar 1.000.000 persen pada 2018. Jutaan rakyat meninggalkan negaranya. Rakyat kecil yang sebelumnya dianggap “tidak perlu dolar” akhirnya harus mengantre berhari-hari hanya untuk mendapatkan tepung beberapa kilogram. Ironisnya, transaksi di pasar gelap justru menggunakan dolar Amerika karena mata uang nasional mereka tidak lagi dipercaya siapa pun.
Indonesia memang belum berada di titik itu. Namun meremehkan pelemahan rupiah jelas bukan sikap bijak. Sebab ekonomi rakyat desa justru sangat bergantung pada barang-barang impor yang dibayar dengan dolar Amerika.
Kedelai, misalnya, bahan baku tahu dan tempe yang dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat desa, sebagian besar masih diimpor. Ketika rupiah melemah dari Rp15.000 menjadi Rp17.700 per dolar AS, harga kedelai otomatis naik. Dampaknya sederhana tetapi nyata: harga tahu dan tempe ikut melonjak.
Artinya, rakyat desa yang “tidak memegang dolar” tetap merasakan dampak dolar di meja makan mereka.
Begitu pula gandum sebagai bahan baku roti, mie instan, dan biskuit yang seluruhnya bergantung pada impor. Harga pupuk yang dipakai petani juga dipengaruhi nilai tukar karena bahan bakunya banyak berasal dari luar negeri. Obat-obatan generik pun tidak lepas dari ketergantungan impor bahan baku farmasi.
Jadi memang benar rakyat desa tidak memegang dolar secara fisik. Tetapi hampir seluruh rantai kehidupan mereka—makanan, pupuk, obat-obatan, hingga kebutuhan sehari-hari—ditentukan oleh kurs dolar terhadap rupiah.
Karena itu, menjaga nilai tukar rupiah bukan sekadar urusan elite yang sering bepergian ke luar negeri. Ini menyangkut dapur rakyat kecil. Menyangkut harga pangan. Menyangkut daya beli masyarakat desa.
Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar pernyataan yang menenangkan, melainkan langkah nyata membangun kepercayaan terhadap ekonomi nasional. Pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi yang serius, reformasi birokrasi, kepastian hukum, dan tata kelola negara yang sehat adalah fondasi utama agar investor percaya kepada Indonesia.
Ketika kepercayaan tumbuh, investasi masuk. Lapangan kerja tercipta. Rupiah menjadi lebih stabil. Rakyat pun tidak panik menukar tabungannya ke dolar atau emas seperti yang mulai banyak terjadi hari ini.
Sangat miris apabila pelemahan rupiah dianggap persoalan sepele. Sebab nilai mata uang sejatinya adalah cermin kepercayaan terhadap sebuah negara.
Bandingkan dengan Singapura. Negara kecil tanpa sumber daya alam melimpah itu sangat serius menjaga stabilitas mata uangnya. Mereka memahami bahwa kekuatan mata uang adalah simbol kredibilitas negara secara keseluruhan.
Hasilnya terlihat jelas. Pendapatan per kapita Singapura menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Bahkan pedagang kecil di sana dapat menikmati kualitas hidup yang jauh lebih baik dibanding sebagian besar rakyat di negeri yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah rakyat desa memegang dolar atau tidak. Persoalannya adalah: apakah negara mampu menjaga nilai rupiah agar kehidupan rakyatnya tetap layak dan bermartabat.
