Beras Mahal, Rakyat Resah, Istana Gelisah

Oleh: Entang Sastraatmadja

CNBC Indonesia melaporkan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh zona Indonesia. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono, mengungkapkan bahwa harga beras di sejumlah wilayah telah jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Baik di zona 1, 2, maupun 3, harganya cukup jauh di atas HET,” ujar Edy.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, harga beras premium kini mencapai Rp15.187/kg, melampaui HET sebesar Rp14.900/kg. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor:

1. Terbatasnya pasokan beras berkualitas tinggi di berbagai daerah.
2. Dinamika pasokan dan permintaan yang membuat fluktuasi harga terus terjadi, baik di pasar nasional maupun global.
3. Produksi melimpah tetapi harga tetap naik, sebuah ironi yang mengundang tanda tanya besar.

Menghadapi situasi ini, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog terus memantau perkembangan harga serta mendorong masyarakat memanfaatkan bantuan pangan dan pasar murah demi menjaga daya beli.

Strategi Pemerintah

Beberapa langkah strategis yang ditempuh pemerintah antara lain:

• Operasi Pasar Terbuka untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan.
• Impor beras jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi, meski berisiko memukul harga petani lokal.
• Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan, gudang, dan fasilitas pengolahan.
• Dukungan teknologi pertanian termasuk irigasi cerdas dan pupuk organik.
• Diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras.
• Pengawasan harga untuk mencegah kelangkaan, terutama di momen-momen kritis seperti Ramadhan.
• Kolaborasi dengan petani dan pelaku pasar untuk memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga.

Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani, memberi pelatihan, serta mengatur kebijakan impor agar tidak merugikan produksi domestik. Infrastruktur distribusi juga harus diperkuat untuk menekan biaya produksi.

Komoditas Politik

Beras bukan sekadar kebutuhan pokok, tetapi juga komoditas politis yang sensitif. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada komoditas ini, sehingga pemerintah tidak akan pernah main-main dalam mengelolanya.

Publik kini menunggu, apakah langkah-langkah yang diambil akan benar-benar menurunkan harga, ataukah sekadar menjadi reaksi sesaat tanpa perubahan berarti.

(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)