JAKARTA – FUSILATNEWS – Sebagai wujud kepakatan dengan besaran bengkak proyek atau cost overrun kereta cepat Jakarta-Bandung. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan nilai pembengkakan yang disepakati US$ 1,2 miliar atau Rp 18 triliun.
Untuk menambal bengkak proyek atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengajukan pinjaman US$ 550 juta atau Rp 8,3 triliun (kurs Rp 15.235) Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pinjaman itu diajukan ke China Development Bank (CDB)
“Dana kesepakatan angka US$ 1,2 miliar ini sudah diskusikan dengan BPKP untuk setujui di komite. Nah itu porsi loan itu sekitar US$ 550 juta peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB. Kita sedang diskusikan struktur final dan harganya,” ungkapnya kepada awak media saat ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2).
Ia menargetkan pinjaman itu diputuskan dua pekan ke depan. Pria yang sering disapa Tiko itu menyebutkan pinjaman untuk PT KAI (Persero) akan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC.
“Porsi (penambalan) kita porsikan porsi loan-nya, porsi loan-nya kan 75%, dari porsi loan 75% itu 60% – 40% kan, 60% dari kita, 40% dari China. Porsi loan-nya 75% kali US$ 1,2 miliar dikalikan 60% yang porsi kita sekitar US$ 550 juta,” jelasnya
Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa dalam bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak dikorupsi. Ia mengatakan, bengkaknya proyek ini karena berbagai hal, terutama kenaikan kebutuhan proyek.
“Apapun yg terjadi pada saat COVID itu kan pembangunan harus dijalankan tetapi tidak bisa maksimal, karena situasi COVID. Lalu kita lihat juga supply chain rantai pasok sangat terganggu, artinya harga-harga komoditas tinggi termasuk besi, itu termasuk dalam cost overrun, ini yang penting,” jelasnya.
Angka itu lebih rendah dari hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak sebesar US$ 1,49 miliar atau Rp 21,8 triliun (kurs Rp 15.600). Namun, jumlah bengkak itu berada di atas hitungan China US$ 980 juta atau Rp 15,2 triliun.
“Jadi kereta cepat kita sepakat dengan China angkanya itu US$ 1,2 billion. Kita sedang rapikan, memang ada beberapa item soal kajian pajak, biaya clearing frekuensi dan sebagainya,” ungkap Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
