Fusilatnews – Asap hitam yang mengepul dari pembakaran sampah plastik sering dianggap urusan kecil. Ia dibiarkan mengambang di udara, masuk ke paru-paru warga, lalu hilang tanpa pernah dipersoalkan. Padahal, dalam perspektif hukum dan lingkungan, pembakaran sampah plastik adalah tindakan melawan hukum yang berpotensi merampas hak hidup sehat masyarakat.
Plastik bukan bahan alamiah. Ia adalah produk industri berbasis minyak bumi yang mengandung senyawa kimia berbahaya. Ketika plastik dibakar, ia melepaskan dioksin, furan, dan partikel toksik yang mencemari udara. Inilah bentuk pencemaran yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, bukan sekadar imbauan moral.
Larangan Tegas dalam Undang-Undang Sampah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas melarang praktik pembakaran sampah yang mencemari lingkungan.
👉 Pasal 29 ayat (1) huruf f UU 18/2008 menyebutkan:
Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
Pembakaran sampah plastik secara terbuka—di halaman rumah, TPS liar, atau pinggir sungai—jelas tidak memenuhi persyaratan teknis. Artinya, praktik tersebut ilegal.
Lebih jauh, UU ini menegaskan bahwa sampah harus dikelola dengan prinsip pengurangan dan penanganan, bukan dimusnahkan dengan api. Pembakaran adalah simbol kegagalan pengelolaan, sekaligus bentuk pembiaran pencemaran.
Hak atas Udara Bersih dan Lingkungan Sehat
Larangan membakar sampah plastik juga berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara.
👉 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ketika sampah plastik dibakar dan udara tercemar, maka hak konstitusional warga telah dilanggar. Ini bukan lagi persoalan kebiasaan buruk, melainkan pelanggaran hak asasi manusia.
Pencemaran Udara sebagai Kejahatan Lingkungan
Pembakaran plastik juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
👉 Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009:
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Asap hasil pembakaran plastik yang mencemari udara secara langsung memenuhi unsur pencemaran lingkungan.
Ancaman Pidana yang Tidak Main-Main
Hukum tidak berhenti pada larangan. Ia juga menyediakan ancaman pidana.
👉 Pasal 98 ayat (1) UU 32/2009:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Bahkan jika dilakukan karena kelalaian:
👉 Pasal 99 ayat (1) UU 32/2009:
Dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Dengan kata lain, membakar sampah plastik bukan pelanggaran ringan, melainkan kejahatan lingkungan dengan ancaman pidana serius.
Negara yang Hadir atau Sekadar Menghimbau?
Masalahnya, praktik pembakaran sampah plastik terus terjadi hampir tanpa sanksi. Ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan minimnya kehadiran negara. Padahal, UU 18/2008 juga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sistem pengelolaan sampah yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Ketika negara gagal menyediakan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, masyarakat dipaksa memilih cara paling mudah: membakar. Namun kegagalan sistem tidak boleh dijadikan alasan pembenaran kejahatan ekologis.
Penutup
Membakar sampah plastik bukan sekadar soal asap dan bau. Ia adalah pelanggaran hukum, pengingkaran konstitusi, dan ancaman nyata bagi kesehatan publik. Udara adalah ruang hidup bersama, bukan tempat pembuangan limbah tak kasat mata.
Jika pembakaran plastik terus dibiarkan, maka yang terbakar bukan hanya sampah—melainkan wibawa hukum, keadilan lingkungan, dan masa depan generasi mendatang.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah plastik tidak boleh dibuang sembarangan dan harus dikelola secara sistematis. Intinya, negara mewajibkan pengurangan dan penanganan sampah, termasuk plastik.
Berikut penjelasan ringkas dan tegasnya:
1. Prinsip Utama UU Sampah
UU 18/2008 menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus berlandaskan:
Tanggung jawab
Keberlanjutan
Manfaat
Keadilan
Kesadaran
Kebersamaan
Keamanan
Nilai ekonomi
Artinya, sampah plastik bukan sekadar dibuang, tapi harus dikelola.
2. Sampah Plastik Harus Diapakan?
A. Dikurangi (Reduce)
Pasal 19–20:
Produsen wajib mengurangi penggunaan plastik sekali pakai
Menggunakan kemasan ramah lingkungan
Masyarakat didorong mengurangi konsumsi plastik
➡️ Plastik sekali pakai idealnya DIHINDARI
B. Digunakan Kembali (Reuse)
Plastik yang masih layak tidak langsung dibuang
Bisa dipakai ulang atau dialihkan fungsinya
➡️ Plastik tidak otomatis jadi sampah
C. Didaur Ulang (Recycle)
Pasal 22:
Sampah plastik harus dipilah
Diproses kembali menjadi bahan baku atau produk lain
Bisa melalui bank sampah, TPS 3R, atau industri daur ulang
➡️ Plastik WAJIB dipilah, bukan dicampur
D. Diolah Secara Aman
Jika tidak bisa didaur ulang:
Diolah dengan teknologi ramah lingkungan
Dilarang dibakar sembarangan
Dilarang dibuang ke sungai, laut, atau tanah terbuka
➡️ Pembakaran terbuka = melanggar hukum
E. Dibuang ke TPA (Opsi Terakhir)
Pasal 44:
Sampah residu (termasuk plastik yang tak bisa didaur ulang)
Harus dibuang ke TPA berstandar sanitary landfill
Bukan open dumping
➡️ TPA bukan solusi utama, tapi jalan terakhir
3. Larangan Tegas dalam UU
Pasal 29:
❌ Membuang sampah tidak pada tempatnya
❌ Membuang sampah ke sungai/laut
❌ Membakar sampah yang mencemari lingkungan
4. Sanksi Hukum
Pasal 40–41:
Pidana penjara hingga 5 tahun
Denda hingga Rp100 miliar
Jika pengelolaan sampah (termasuk plastik) menimbulkan pencemaran serius atau kerusakan lingkungan.
Kesimpulan Tegas
Menurut UU:
Sampah plastik harus dikurangi, dipilah, digunakan kembali, didaur ulang, dan hanya dibuang ke TPA sebagai opsi terakhir.
Bukan dibakar, bukan dibuang ke sungai, apalagi ke laut.
