Oleh Malika Dwi Ana
19 Desember 2025
Oleh Malika Dwi Ana Pada Konferensi Iklim COP30 di Belém, Brasil, awal November 2025, Indonesia menyatakan komitmen US$1 miliar (sekitar Rp16,6 triliun) untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF), mekanisme pendanaan global perlindungan hutan tropis yang dipimpin Brasil. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam upaya iklim internasional, bersama negara seperti Norwegia yang berkomitmen hingga US$3 miliar.
Namun, ironisnya, di saat yang sama, banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Hingga pertengahan Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.050 korban jiwa, ratusan hilang, jutaan terdampak, serta kerugian ekonomi nasional diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Respons Pemerintah: “Situasi Terkendali” dan Penolakan Bantuan Asing
Presiden Prabowo Subianto menyatakan situasi “terkendali” karena hanya melibatkan tiga dari 38 provinsi, sehingga menolak menetapkan status bencana nasional dan tawaran bantuan dari negara sahabat seperti UAE dan Rusia. Penanganan tetap pada level daerah dengan dukungan pusat, meski distribusi bantuan sempat tertunda dan akses jalan putus di ratusan titik.
Beberapa pejabat, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), turun langsung membagikan bantuan—termasuk momen memanggul karung beras yang viral dan menuai kritik sebagai pencitraan. Desakan dari ulama Aceh dan masyarakat sipil untuk status nasional belum dikabulkan, sementara anggaran BNPB mengalami penurunan signifikan di tahun ini.
Prioritas Anggaran: MBG vs Penanganan Bencana
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), unggulan pemerintahan, telah menyerap Rp52,9 triliun hingga pertengahan Desember 2025 dari pagu Rp71 triliun, menjangkau 50,7 juta penerima. Meski penting untuk gizi nasional, publik mempertanyakan mengapa tidak ada realokasi sementara untuk korban Sumatera, di mana anak-anak dan keluarga kehilangan akses pangan dasar.
Akar Masalah dan Panggilan Perubahan
Bencana ini diperparah deforestasi masif akibat ekspansi industri ekstraktif, sementara komitmen global seperti TFFF menunjukkan prioritas diplomasi iklim. Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan teladan dengan inisiatif bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak tanpa menunggu birokrasi.
Paradoks ini menjadi peringatan: komitmen internasional harus sejalan dengan respons cepat terhadap krisis domestik. Saatnya pemerintah memprioritaskan nyawa rakyat di dalam negeri, dengan menetapkan status nasional, membuka bantuan asing jika diperlukan, dan merealokasi sumber daya untuk pemulihan segera. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap prioritas negara akan semakin terkikis.(MDA)
