Oleh Malika Dwi Ana
19 Desember 2025
Oleh Malika Dwi Ana Di tengah duka banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, sebuah inisiatif hangat datang dari Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menunjukkan kepemimpinan sejati dengan tindakan cepat dan berempati terhadap korban bencana.
Hingga pertengahan Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.050 korban jiwa, ratusan hilang, serta jutaan jiwa terdampak, dengan kerugian ekonomi nasional diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Meski pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional—dengan alasan situasi “terkendali” meski hanya melibatkan tiga provinsi—Sultan HB X tak menunggu stempel birokrasi untuk bertindak.
Pada 9 Desember 2025, Sultan memerintahkan perguruan tinggi di DIY untuk mendata mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang keluarganya terdampak bencana. Tujuannya: memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan biaya hidup, hingga pembebasan SPP bagi yang kehilangan segalanya. Kampus-kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, dan lainnya segera merespons dengan skema bantuan beragam, termasuk voucher makan, paket sembako, dan pendampingan konseling.
Selain itu, Pemerintah Daerah DIY menyalurkan bantuan uang tunai Rp3 miliar secara simbolis kepada perwakilan tiga provinsi terdampak, disertai pengiriman obat-obatan dan logistik medis. Langkah ini melanjutkan tradisi Keraton Yogyakarta yang telah terbukti sejak bencana gempa Aceh 2004, tsunami Yogyakarta 2006, hingga gempa Padang 2009.
Kepemimpinan Berbasis Hati Nurani
Inisiatif Sultan ini mencerminkan kepemimpinan yang proaktif dan humanis. Beliau langsung mengidentifikasi akar masalah: risiko putus kuliah bagi mahasiswa perantauan akibat keluarga kehilangan sumber penghasilan. Tanpa banyak pidato atau gimmick, Sultan memotong birokrasi dan fokus pada solusi nyata—membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan tanpa beban finansial berat.
Sementara itu, penanganan di tingkat pusat masih menuai kritik. Meski sumber daya nasional dikerahkan, distribusi bantuan sempat tertunda, akses jalan putus di ratusan titik, dan desakan menetapkan status bencana nasional belum dikabulkan. Sultan HB X membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tak bergantung pada koalisi besar atau utang politik, melainkan pada hati nurani, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral.
Pelajaran untuk Para Pemimpin
Bencana Sumatera 2025 menjadi pengingat: rakyat tak butuh label megah atau rapat panjang, melainkan tindakan cepat dan tepat sasaran. Sri Sultan Hamengku Buwono X bukan hanya Raja Jawa karena takhta, tapi karena beliau mewujudkan arti sejati “memimpin”—melindungi, mengayomi, dan memberi harapan tanpa syarat.
Semoga teladan dari Yogyakarta ini menginspirasi para pemimpin di Jakarta dan daerah lain. Di saat duka bangsa, solidaritas seperti ini yang membuat Indonesia tetap berdiri tegak.(MDA)
