Fusilatnews – Di banyak negara, penghargaan negara adalah simbol tertinggi untuk mereka yang memberi teladan: negarawan, pejuang kemanusiaan, atau sosok dengan integritas tanpa cela. Namun di Indonesia, justru sebaliknya: tanda jasa negara kerap mendarat di dada orang-orang yang seharusnya duduk di kursi terdakwa, bukan di podium kehormatan.
Lihatlah nama Bahlil Lahadalia. Polemik soal gelar akademik S3-nya yang penuh tanda tanya masih segar di ingatan publik. Ketika rakyat dipaksa jungkir balik mencari biaya kuliah dengan jujur, seorang pejabat malah melenggang dengan gelar yang dianggap “kilat”. Alih-alih menjadi preseden buruk bagi generasi muda, ia malah menerima Bintang Mahaputera. Pesan yang tersampaikan jelas: di negeri ini, kepalsuan bisa dipoles menjadi kehormatan, asal dekat dengan pusat kuasa.
Tak cukup sampai di situ, mari tengok Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Ia pernah divonis penjara karena korupsi. Korupsi adalah kejahatan paling keji terhadap rakyat, sebab merampok uang yang mestinya untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Tetapi, ironisnya, justru ia pun berhak atas tanda jasa yang sama. Seakan-akan catatan kelam bisa dihapus begitu saja hanya dengan tinta politik.
Apa arti semua ini? Artinya, Bintang Mahaputera sudah kehilangan maknanya. Ia bukan lagi lambang keteladanan, melainkan simbol dagang sapi politik. Ia bukan lagi tanda jasa, melainkan tanda kuasa. Ia bukan lagi penghargaan, melainkan penghinaan terhadap akal sehat publik.
Lebih dari sekadar ironi, ini adalah potret rusaknya tatanan bernegara. Negara yang mestinya menjunjung tinggi moral, justru merayakan kemunafikan. Negara yang mestinya menegakkan hukum, malah memberi karpet merah pada mereka yang pernah merusaknya. Negara yang mestinya menjaga martabat, malah memeluk erat orang-orang yang kehilangan rasa malu.
Jika teladan bangsa adalah mereka yang dipertanyakan integritasnya atau pernah terbukti korup, maka apa lagi yang bisa diharapkan dari masa depan republik ini? Rakyat disuguhi tontonan absurd: penghargaan negara jatuh ke tangan orang yang mestinya jadi cermin retak, bukan cermin teladan.
Maka, jangan heran bila kelak generasi muda bertanya sinis: untuk apa jujur, kalau korup pun bisa dapat bintang? Untuk apa belajar sungguh-sungguh, kalau gelar kilat lebih cepat mengantar ke panggung kehormatan?
Selamat datang di Indonesia, negeri di mana bintang bukan lagi simbol kejayaan, melainkan hiasan palsu di dada mereka yang merusak tatanan.
