Fusilatnews – Partai Golkar kembali menjadi sorotan. Bukan karena gagasan segar, bukan pula karena melahirkan kader muda yang cemerlang, melainkan karena kembali membuka ruang bagi Setya Novanto (Setnov), mantan terpidana kasus korupsi e-KTP, untuk kembali berkiprah di tubuh partai. Sikap ini menegaskan satu hal: Golkar seperti macet di jalur sejarah, tak mampu melahirkan regenerasi kader yang bersih dan berintegritas.
Pola ini bukan kali pertama. Sebelumnya, publik tentu masih ingat bagaimana nama Idrus Marham dan Nurdin Khalid tetap mendapatkan posisi di partai meski rekam jejak keduanya juga diwarnai noda kasus hukum. Kini, setelah bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025, Setnov yang pernah menjadi simbol wajah gelap politik Indonesia melalui skandal korupsi e-KTP, seakan kembali dipoles untuk diposisikan.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut bahwa tidak ada larangan bagi Setnov untuk kembali menjadi pengurus partai. Bahkan ditegaskan, status kadernya tidak pernah gugur karena Golkar tidak pernah memberikan sanksi pemecatan. Pernyataan ini mencerminkan kultur partai yang lebih mengutamakan loyalitas ketimbang integritas. Seolah-olah sejarah kelam Setnov yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun hanyalah catatan kaki yang bisa dilupakan begitu saja.
Pertanyaannya: di mana wajah baru Golkar? Di mana kader-kader muda yang bisa membawa semangat pembaruan? Alih-alih memunculkan tokoh dengan gagasan segar, Golkar justru kembali membuka panggung bagi aktor lama yang pernah mempermalukan institusi politik Indonesia di mata publik.
Fenomena ini menunjukkan krisis serius dalam tubuh Golkar. Krisis bukan hanya soal regenerasi, melainkan juga krisis moral dan etika politik. Partai sebesar Golkar, dengan sejarah panjang sebagai kekuatan politik nasional, justru masih menggantungkan diri pada figur-figur lama yang sudah terbebani skandal. Dengan cara ini, Golkar menutup pintu bagi transformasi, dan lebih memilih jalan pintas mempertahankan kekuasaan melalui figur senior, meski rekam jejaknya tercoreng.
Lebih jauh, langkah ini berpotensi mencederai harapan masyarakat terhadap perbaikan demokrasi. Bagaimana publik bisa percaya pada partai politik jika yang ditawarkan kembali hanyalah wajah lama dengan catatan korupsi? Bukankah kehadiran partai seharusnya melahirkan pemimpin baru yang bersih, mampu menjadi teladan, dan menumbuhkan kepercayaan rakyat?
Golkar seakan sedang berkaca pada masa lalu, tetapi kaca itu sudah retak. Nama-nama seperti Idrus Marham, Nurdin Khalid, hingga Setnov adalah simbol bahwa partai ini sulit lepas dari bayang-bayang figur bermasalah. Selama pola ini berulang, sulit membayangkan Golkar benar-benar menjadi partai yang menawarkan pembaruan.
Dengan demikian, kembalinya Setnov bukan hanya persoalan individu, melainkan cerminan penyakit lama yang tak kunjung sembuh: absennya komitmen serius terhadap integritas. Jika Golkar terus berjalan di jalur ini, partai ini hanya akan meneguhkan citra sebagai rumah politikus lama yang dipenuhi nostalgia, bukan sebagai kawah candradimuka lahirnya pemimpin baru yang membawa harapan.
