Cetak Sawah Bukan Cetak Pukis: Antara Ambisi dan Realita

Oleh: Entang Sastraatmadja

Pemerintah berencana menjalankan proyek strategis nasional berupa pencetakan dan optimalisasi 3 juta hektare (Ha) lahan sawah. Langkah ini lahir bukan tanpa sebab. Pertama, terjadi penyusutan lahan pertanian di Indonesia. Kedua, laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tiap tahun otomatis akan memperbesar kebutuhan pangan nasional.

Namun, seberapa efektif program yang masuk ke dalam Quick Wins Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini? Mampukah pencetakan sawah baru benar-benar menggenjot produksi hingga mencapai swasembada pangan? Ataukah ini hanya akan menjadi proyek ambisius yang mengulang kegagalan masa lalu?

Lebih dari sekadar membuka sawah baru, pemerintah mestinya memperketat pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Apa gunanya mencetak sawah baru bila yang lama terus menyusut?

Cetak Sawah Bukan Cetak Kue Pukis

Mencetak sawah di tengah ancaman iklim ekstrem bukan pekerjaan gampang. Ia butuh kepakaran, perencanaan, dan eksekusi matang. Sawah bukan kue pukis yang bisa dicetak secepat kilat. Proses pencetakan sawah adalah upaya serius menambah luas baku lahan di wilayah yang sebelumnya belum pernah dikelola dengan sistem persawahan.

Sayangnya, pengalaman membuktikan, banyak program cetak sawah pemerintah justru lebih banyak gagal ketimbang berhasil. Jika pemerintah hendak menggarap 3 juta hektare sawah baru, sudah sepatutnya bercermin pada kegagalan masa lalu agar tidak jatuh ke lubang yang sama.

Belajar dari Keppres 54/1980

Dalam Keputusan Presiden No. 54/1980, terdapat lima pertimbangan pokok terkait kebijakan pencetakan sawah. Poin-poin tersebut masih relevan hingga kini:

1. Pemenuhan kebutuhan pangan, terutama beras, demi swasembada sekaligus peningkatan pendapatan petani.
2. Tersedianya lahan yang benar-benar layak dijadikan persawahan.
3. Pembangunan irigasi yang harus diikuti dengan pencetakan sawah.
4. Dukungan kebijakan perkreditan demi kelancaran usaha.
5. Pengadaan lahan harus mengedepankan keadilan dan tidak merugikan pihak manapun.

Kelima pertimbangan ini menegaskan bahwa cetak sawah bukan sekadar proyek, melainkan investasi jangka panjang yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

Jangan Jadi Sekadar Target Proyek

Seringkali, program besar pemerintah terjebak dalam logika target: berapa hektare yang berhasil dicetak, bukan seberapa berkualitas hasilnya. Pola proyek yang berbatas waktu dan angka pencapaian kerap mengorbankan kualitas.

Karena itu, pencetakan sawah baru lebih tepat digarap dengan pola gerakan, bukan pola proyek. Gerakan menuntut keterlibatan semua pihak—petani, akademisi, swasta, masyarakat, dan tentu pemerintah sebagai prime mover. Dengan cara ini, pencetakan sawah akan benar-benar menjadi program bersama, bukan hanya program pemerintah.

Jangan Lupakan Sawah Lama

Ada satu hal penting yang tak boleh diabaikan: sawah lama yang kini masih tersisa. Jujur diakui, banyak sawah yang sudah “sakit”. Puluhan tahun dibombardir pupuk kimia membuat kesuburannya menurun drastis.

Maka, selain mencetak sawah baru, kita juga harus menyembuhkan sawah lama agar kembali produktif. Sawah lama maupun sawah baru sama-sama investasi kehidupan, yang keberadaannya harus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya.

Sawah bukan sekadar urusan proyek. Ia adalah urusan masa depan bangsa. Maka jangan sekali-kali diperlakukan seperti mencetak kue bandros: cepat jadi, tapi cepat pula basi.

(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)