Oleh: Kawan Nazar
Oleh: Kawan NazarPelimpahan berkas perkara penyerangan aktivis KontraS, Andrie Yunus, dari POM TNI ke Oditurat Militer II-08 Jakarta pada 16 April 2026, telah memicu gelombang kemarahan publik. Alih-alih memberikan keadilan transparan, narasi yang disodorkan otoritas keamanan—bahwa motif serangan adalah “dendam pribadi”—justru dianggap sebagai penghinaan terang-terangan terhadap kewarasan dan kecerdasan bangsa.
Rangkuman Fakta: Formalitas yang Dipaksakan
Oditur Militer telah menerima berkas empat tersangka anggota Denma Bais TNI yang dijerat pasal penganiayaan berat berencana dengan ancaman 12 tahun penjara. Namun, poin yang ditekankan adalah klaim motif dendam pribadi. Penjelasan ini muncul di tengah fakta bahwa Andrie Yunus sedang gencar mengkritik kebijakan militerisme dan tidak pernah mengenal para pelaku secara personal.
Analisis Kritis: Kegagalan Logika Skenario
Penjelasan mengenai “dendam pribadi” ini bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan yang menganggap rakyat sebagai sekumpulan makhluk tanpa otak. Ada beberapa kejanggalan fundamental yang tidak bisa dijawab oleh nalar sehat:
* Ketidakkenalan Total: Bagaimana mungkin muncul dendam pribadi jika antara korban dan keempat pelaku tidak pernah ada interaksi, pertemuan, atau urusan bisnis maupun sosial sebelumnya? Dendam memerlukan sejarah, sementara dalam kasus ini, yang ada hanyalah kekosongan relasi.
* Dendam Kolektif yang Mustahil: Mengklaim bahwa empat prajurit secara serentak memiliki dendam pribadi yang sama besarnya terhadap satu orang adalah sebuah kedunguan yang dipaksakan. Logika ini menuntut kita percaya bahwa empat orang secara kebetulan sakit hati secara pribadi terhadap satu aktivis pada waktu yang bersamaan.
* Intelejen Tanpa Intelijensi: Ironis ketika para pelaku yang berasal dari satuan intelijen—yang seharusnya ahli dalam merancang skenario logis—justru menyodorkan alibi yang begitu mentah dan kasar. Membuat skenario tanpa logika dasar seperti ini menunjukkan bahwa rezim saat ini sudah melewati batas kewarasan dalam memperlakukan opini publik.
Melawan Pembodohan Terstruktur
Apa yang kita saksikan saat ini adalah bentuk gaslighting massal. Rezim seolah-olah sengaja menyodorkan narasi yang cacat logika untuk melihat sejauh mana rakyat bisa dipaksa menerima kebohongan. Jika institusi yang dilatih untuk berpikir strategis hanya mampu memproduksi alasan sekelas “dendam pribadi” untuk menutupi serangan terhadap aktivis, maka ini adalah tanda keruntuhan integritas intelektual dalam birokrasi keamanan kita.
Pantauan Nurani Publik
Rakyat tidak akan tinggal diam melihat nalar sehatnya diinjak-injak. Persidangan di Pengadilan Militer mendatang tidak boleh hanya menjadi panggung sandiwara untuk melegalkan skenario dungu ini. Publik menuntut pembuktian yang empiris: Kapan mereka kenal? Masalah pribadi apa yang mendasari? Jika ini tidak terjawab, maka jelas ini adalah operasi pembungkaman yang dipoles dengan alasan personal untuk memutus rantai komando dan melindungi aktor intelektual di balik layar. Jangan lagi memperlakukan bangsa ini seolah tidak punya otak.
