Seiring penolakan warga yang terancam penggusuran untuk pengembangan Rempang Eco City sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, semakin memanas.
Jakarta – Fusilatnews – Ada banyak provokator di tengah konflik yang bergejolak di Pulau Rempang Keberadaan provokator pula yang diduga menjadi penyebab timbulnya kerusuhan saat masyarakat melakukan unjuk rasa.
“Saya kira itu petugas yang tahu. Setelah kami dapat laporan bahwa bukan orang Rempang yang demo kedua itu. Yang kemarin demo, kan dia harus pakai izin dari kepolisian. Yang mengajukan (izin), alamatnya bukan di situ.”Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi ketika ditemui di Komplek DPR RI, Rabu, (13/9) .
Rudi menyebut demo masih kondusif pada pagi hingga siang hari ketika ia menerima kehadiran massa. Namun setelah dia meninggalkan massa, kerusuhan timbul. “Hampir satu jam baik-baik saja. Habis itu ada reaksi yang mungkin kurang tepat,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi demontrasi masyrakat Melayu di depan kantor BP Batam berlangsung ricuh pada Senin, (11/9) Aksi unjuk rasa yang mulanya damai itu, tiba-tiba ricuh dengan adanya massa yang menghancurkan pagar serta melemparkan batu ke arah Kantor BP Batam. Akibatnya, pagar dan kaca di kantor itu hancur karena amukan massa yang emosi.
Dari kejadian itu, beberapa petugas mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu dan besi. Nugroho menyebutkan 22 personel gabungan yang mengalami luka-luka, terdiri atas 17 anggota Polri, tiga personel satpol PP, dan dua personel Ditpam BP Batam. Dua orang personel dirawat di rumah sakit dan seorang di antaranya menjalani operasi akibat luka lemparan.
Seiring penolakan warga yang terancam penggusuran untuk pengembangan Rempang Eco City sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, semakin memanas.
Proyek Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Adapun saat ini, BP Batam tengah mengejar target untuk membereskan relokasi 4 perkampungan di lahan seluas 2.000 hektare yang bakal ditempati Xinyi Group, investor dari Cina, dengan nilai investasi kurang lebih Rp 172,5 triliun. Targetnya, relokasi selesai 28 September mendatang. “Itu yang kami diberikan tugas untuk menyelesaikannya,” kata Rudi.
Rudi menuturkan, 4 perkampungan tersebut bakal direlokasi di Dapur 3 Sijantung. Jumlah yang bakal direlokasi, kata dia, sekitar 700 kepala keluarga (KK).
Menurut Rudi, relokasi warga mesti dilakukan untuk menghindari risiko, terutama risiko kesehatan, ketika perusahaan yang bakal mengolah pasir silika tersebut beroperasi. Apalagi, limbah pasir tidak terlihat.
“Terbayang kalau masuk ke hidung, masuk mulut. Kalau mereka tinggal di situ kan berisiko,” ujar Rudi. Dia juga mengatakan bakal mengambil kesempatan dari pengembangan Rempang Eco City untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Yang menjadi pertanyaan apakah limbay yang beterbangan itu hanya beterbangan dikawasan itu dan adakah jaminan bahwa limba itu membahayakan seluruh warga yang ada di Pulau Batam? Kita tunggu potensi kasus itu .
