Washington, D.C., 20 Juli 2025 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, melontarkan tuduhan serius terhadap pemerintah federal. Dalam pernyataan publik yang dirilis pada hari Minggu waktu setempat, Massie menyatakan bahwa pemerintah AS diduga terlibat dalam upaya menutupi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosa anak.
“Kita sedang menghadapi skandal nasional. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan menjijikkan ini tidak ditindaklanjuti secara adil dan justru dilindungi oleh institusi negara,” ujar Massie dalam konferensi pers di Capitol Hill.
Meskipun Massie tidak menyebutkan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau dokumen yang menjadi dasar tuduhannya, ia menegaskan bahwa ia akan membawa isu ini ke sidang kongres dan mendesak penyelidikan independen. “Tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang berada dalam struktur kekuasaan negara,” tambahnya.
Tuduhan ini segera memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Beberapa kolega di Kongres, termasuk dari Partai Demokrat, menuntut Massie untuk mengungkap bukti yang mendasari tuduhannya. “Pernyataan seperti ini tidak boleh dilemparkan sembarangan tanpa dasar yang jelas. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan kita,” kata Rep. Jamie Raskin (D-MD).
Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Namun, seorang pejabat Departemen Kehakiman yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa “setiap tuduhan yang menyangkut kejahatan seksual terhadap anak-anak akan ditanggapi serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku.”
Saat ini, belum jelas apakah Massie telah menyerahkan dokumen atau bukti-bukti resmi kepada aparat penegak hukum. Beberapa kelompok advokasi anak dan HAM menyambut baik seruan untuk transparansi, namun juga meminta agar proses hukum berjalan berdasarkan fakta, bukan spekulasi politik.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih dinanti, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus atau investigasi oleh komite etika DPR.
Berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan terbaru.
