Pidato Presiden Prabowo Subianto di Kongres PSI pada 20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah, menyuguhkan sebuah narasi yang menarik sekaligus penuh lapisan makna. Dalam pidatonya, Prabowo membagikan kisah tentang pemberian lahan seluas 90.000 hektare miliknya di Takengon, Aceh, untuk konservasi gajah yang dikelola oleh World Wide Fund for Nature (WWF). Ia juga menyinggung soal Raja Charles III yang disebut memberikan ucapan terima kasih secara pribadi lewat surat. Bukan hanya sebuah cerita tentang konservasi satwa, narasi ini bisa dibaca sebagai simbol politik, strategi pencitraan, dan manuver personal yang sarat pesan simbolik.
Gajah sebagai Simbol Politik dan Personal
Gajah dalam banyak budaya adalah lambang kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ketika Prabowo mengatakan bahwa gajah adalah binatang kesayangannya, dan memuji PSI yang mengganti logo menjadi gajah, ia sedang membangun relasi simbolik antara dirinya, partai PSI, dan hewan yang kuat itu. Ini bukan hanya soal satwa, tapi tentang membentuk citra dirinya sebagai pemimpin yang sabar, kuat, dan bijak—atribut yang ingin ia tonjolkan dalam masa awal pemerintahannya.
PSI, yang kini menggandeng Prabowo sebagai tokoh penting dalam konsolidasi politik mereka, juga tampaknya bermain dengan simbol ini. Perubahan logo bukan sekadar estetik, melainkan penyelarasan ideologis dan psikologis dengan figur presiden yang sedang menjabat. Gajah bukan hanya menjadi simbol partai, tetapi kini juga menjadi “hewan politik”.
Narasi Konsesi dan Kontradiksi Agraria
Apa yang dilakukan Prabowo—memberikan 90.000 hektare dari total 98.000 hektare lahan yang ia miliki—terlihat seperti tindakan besar hati seorang dermawan terhadap lingkungan. Tapi ada lapisan yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Pertama, kita harus mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin seorang pribadi bisa memiliki konsesi sebesar itu? Di tengah krisis ketimpangan agraria di Indonesia, narasi bahwa seorang presiden punya kuasa pribadi atas hampir 100.000 hektare lahan hutan tanaman industri (HTI) adalah ironi besar yang tidak semua orang bisa abaikan.
Pemberian lahan untuk konservasi—walau niatnya baik—menjadi bumerang wacana bagi sebagian pihak yang memperjuangkan keadilan agraria. Ia membuktikan bahwa kepemilikan lahan dalam skala besar oleh elit politik bukan hanya nyata, tetapi digunakan sebagai alat tawar politik luar negeri dan domestik. Surat dari Raja Charles III, misalnya, digunakan sebagai pembenar moral dan momentum “transformasi hati”, meskipun substansi persoalan sesungguhnya tetap tak berubah: distribusi tanah di Indonesia masih timpang.
Strategi Pencitraan dalam Politik Internasional
Momen ketika Prabowo menyebut Raja Charles III sebagai pemicu keputusannya untuk memberi lahan lebih besar ke WWF juga mengandung pesan politik luar negeri. Ia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia internasional—khususnya oleh tokoh sebesar Raja Inggris. Ini bukan hanya soal konservasi, tetapi tentang legitimasi moral dan politik. Pesan yang ingin disampaikan: “Saya bukan hanya disayang rakyat, tapi juga dihargai oleh raja dari negara besar.”
Dengan menyisipkan diplomasi lingkungan dalam retorika domestik, Prabowo sedang membangun wajah Indonesia di hadapan dunia sebagai negara yang peduli konservasi dan lingkungan. Tapi sayangnya, pencitraan ini tidak cukup kuat untuk menghapus persoalan mendasar: bagaimana sebuah negara bisa membiarkan tanah seluas itu berada dalam tangan segelintir orang?
Kesimpulan: Simbolisme yang Menyimpan Banyak Tanya
Cerita Prabowo di Kongres PSI bukanlah sekadar kisah inspiratif. Ia adalah narasi simbolik yang digunakan dengan cerdas untuk membungkus beberapa hal sekaligus: kedekatan dengan PSI, kecintaan terhadap satwa (gajah), kepemimpinan yang dermawan, serta relasi hangat dengan pemimpin dunia. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan penting yang tidak boleh tenggelam di balik tepuk tangan: apakah pembagian tanah negara kepada rakyat bisa selegitim pemberian 90.000 hektare kepada WWF? Apakah surat Raja Charles lebih layak jadi pemicu kebijakan agraria dibanding suara petani dan masyarakat adat?
Dengan menjadikan gajah sebagai pusat narasi dan simbol, Prabowo telah menyulap seekor binatang menjadi alat komunikasi politik. Kini, tinggal publik yang memutuskan: apakah mereka sedang menyaksikan pertunjukan konservasi, atau sedang dituntun ke dalam kebun simbol yang penuh paradoks.
