Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) ternyata didirikan atas penugasan langsung Prabowo Subianto. Prabowo tercatat sebagai pendiri sekaligus Ketua Pembina. Keluarganya (Hashim Djojohadikusumo dan Didit) terlibat di struktur pembina. Dan Nanik S. Deyang — yang baru saja diangkat Presiden menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan — adalah Wakil Ketua Yayasan GSN.
Yayasan ini aktif menjadi mitra MBG dan menguasai sejumlah titik dapur SPPG. Artinya, pembuat kebijakan dan program (Prabowo sebagai Presiden & pendiri yayasan) memiliki yayasan yang langsung diuntungkan oleh program anggaran ratusan triliun rupiah tersebut. Nanik, sebagai orang dekat Prabowo yang terbuka menyatakan dirinya “orangnya Prabowo”, kini memimpin lembaga yang mengatur dana dan mitra program yang sama.
Nampaknya ini bukan sekadar “konflik kepentingan biasa”. Ini konflik kepentingan struktural yang dibangun sejak desain kebijakan.
Bukan Hanya Dadan — tapi sistemnya yang Bermasalah
Dadan dan dua wakilnya dituduh melakukan mark-up, intervensi PPK, dan konflik kepentingan melalui yayasan mitra. Itu benar adanya.Tapi fakta menunjukkan masalah jauh lebih kompleks:
– Banyak yayasan terafiliasi partai politik, kerabat pejabat, dan lingkaran istana yang menguasai puluhan bahkan ratusan dapur MBG.
– Ada dugaan jual-beli titik SPPG dan monopoli oleh yayasan tertentu.
– Kebijakan awal yang memprioritaskan yayasan sosial/pendidikan/keagamaan sebagai mitra membuka pintu lebar bagi moral hazard dan mens rea kolektif, bahwa kebijakan yang dirancang seolah-olah untuk memudahkan penyaluran, tapi nyatanya memudahkan pengayaan kroni.
Jika Dadan bisa ditersangkakan karena konflik kepentingan dan tata kelola yang buruk, maka logika yang sama seharusnya berlaku untuk Nanik dan pihak yang lebih tinggi. Tapi realitas politik Indonesia ini jarang adil sih. Tumbal hanya untuk level eksekutor, sementara aktor di belakang dilindungi narasi bahwa “ini program presiden”.
Defleksi dan Hiburan Publik
Pencopotan Dadan dan penahanan yang begitu cepat adalah operasi penyelamatan muka yang cerdas. Saat rupiah melemah, anggaran MBG dipangkas, dan kritik publik soal pemborosan membesar, pemerintah butuh “kambing hitam”. Dadan sempurna ditumbalkan: kalo gak boleh dibilang kayak garangan ya, kontroversial (insinyur serangga), sudah cukup “setor”nya, dan bisa dijadikan bukti bahwa “pemerintah tegas”, apalagi dengan kebencian publik yang tinggi, dipicu pernyataan-pernyataannya yang ABS, terkesan menjilat dan banyak bohongnya, saat menunaikan ibadah haji sekalipun masih sempat-sempatnya buat kontroversi yang mau kirim MBG ke sekolah di Saudilah, dan ini dan itu.
Sementara itu, penggantinya adalah orang dari dalam sistem yang sama, dengan ikatan yayasan langsung ke pendiri program. Ini mah bukan perbaikan, melainkan rotasi untuk menjaga aliran pembagian kue tetap lancar sambil menghibur para pengkritik kayak prejengane sampeyan-sampeyan itu sementara waktu.
Maka ini tidak bisa disebut pembersihan, melainkan rolling tumbal yang sudah sangat predictable. Kebijakan MBG dari awal sarat moral hazard karena dirancang dalam lingkaran konflik kepentingan yang melibatkan pembuat kebijakan sendiri. Kalau proses hukum berhenti di Dadan cs, maka ini hanya sandiwara seperti kebiasaan di Konoha: program bagus, eksekusi penuh konflik, rakyat bayar pajak dan dapat gizi yang diragukan kualitasnya, sementara yayasan-yayasan terus meraup keuntungan, gak peduli mau makanan busuk, belatungan, beracun dan gak layak makan.
Rakyat itu ngga bodoh. Semakin banyak data seperti ini terkuak, semakin jelas bahwa “Indonesia Emas” yang dijanjikan justru dibangun di atas fondasi yang sama dengan era-era sebelumnya. Apa itu? Ya patronase, konflik kepentingan, dan tumbal politik. Kalau mau serius memberantas korupsi di MBG, selidiki bukan hanya aktor lapangan — tapi juga desain kebijakan dan aliran dana di level yang lebih tinggi. Jika tidak, ini akan terus berulang dengan nama dan wajah baru.
Malika Dwi Ana
