FusilatNews – Nilai tukar rupiah kembali memasuki zona tekanan serius. Pada perdagangan pekan ini, mata uang Garuda sempat menembus level Rp17.600 per dolar AS, level psikologis yang menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar, investor, dan masyarakat luas. Pelemahan ini bukan hanya dipicu oleh faktor global, tetapi mulai memunculkan diskusi tentang ketahanan fiskal domestik dan arah kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini.
Berdasarkan sejumlah analisis pasar, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi penguatan dolar AS global, kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta arus modal yang cenderung mencari aset aman (safe haven). Bank Indonesia diperkirakan dapat merespons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan untuk menahan laju pelemahan rupiah.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan klasik: apakah dolar masih menjadi pilihan investasi yang tepat?
Pengamat pasar menilai jawaban atas pertanyaan itu tidak sesederhana membeli dolar saat rupiah melemah. Mereka mengingatkan bahwa membeli dolar ketika kurs sudah berada pada level sangat tinggi justru memiliki risiko besar. Jika intervensi Bank Indonesia berhasil atau sentimen global membaik, dolar dapat terkoreksi dan investor yang membeli di puncak berpotensi mengalami kerugian.
Namun bagi investor yang memiliki kebutuhan jangka panjang seperti biaya pendidikan luar negeri, perjalanan internasional, atau diversifikasi aset, dolar masih dipandang sebagai instrumen lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi.
Yang menarik, di saat rupiah melemah, perhatian publik juga tertuju pada sorotan tajam media internasional terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Majalah ekonomi internasional The Economist dalam laporan yang kini ramai diperbincangkan menyebut Indonesia sedang berada pada “jalur berisiko”. Majalah tersebut mengkritisi sejumlah program belanja besar pemerintah yang dinilai dapat memberi tekanan pada kondisi fiskal dan ekonomi nasional. (
Laporan itu secara khusus menyoroti program makan bergizi nasional bernilai sekitar Rp335 triliun atau hampir 6% dari anggaran negara, serta sejumlah proyek populis lainnya yang dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah ketika tekanan ekonomi meningkat. The Economist juga menilai sentralisasi kekuasaan dan pengeluaran negara yang besar dapat meningkatkan kerentanan ekonomi Indonesia.
Meski demikian, penting dicatat bahwa kritik The Economist merupakan pandangan editorial dan bukan kesimpulan pasti bahwa Indonesia sedang menuju krisis ekonomi. Pemerintah sendiri sebelumnya menegaskan tetap menjaga disiplin defisit anggaran dan menyatakan tidak akan membelanjakan negara melampaui kemampuan fiskal.
Di tengah gejolak tersebut, pernyataan Presiden Prabowo yang menanggapi pelemahan rupiah dengan menyebut masyarakat desa “tidak memakai dolar” juga memantik diskusi luas di publik dan pasar. Sebagian menilai pernyataan tersebut berupaya menenangkan masyarakat, namun sebagian lainnya melihat pasar membutuhkan sinyal kebijakan ekonomi yang lebih kuat.
Bagi investor, situasi saat ini menjadi pengingat bahwa pergerakan dolar tidak hanya ditentukan oleh faktor global, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap arah ekonomi domestik. Saat rupiah menembus Rp17.600, pertanyaannya mungkin bukan lagi “apakah membeli dolar”, tetapi “seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan berikutnya?”
