Bulog: Antara Misi Kemanusiaan dan Tantangan Profesionalisme

Oleh: Entang Sastraatmadja-Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus Perusahaan Umum (Perum), Bulog memikul dua mandat penting sekaligus: menjadi entitas bisnis yang profesional, sekaligus lembaga parastatal yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Dua peran ini bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi utama yang harus dijalankan secara simultan agar Bulog mampu tampil sebagai institusi strategis yang berdampak besar bagi bangsa.

Dengan semangat “menghantar kebaikan” dan “memberi berkah kemanusiaan”, kita percaya Bulog mampu menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus pelayan publik yang andal. Dalam bahasa lain, Bulog seharusnya tampil sebagai “raksasa bisnis pangan” di tanah merdeka ini.

Kiprah Nyata: Beras untuk Rakyat

Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi. Keterlibatannya dalam Program Bantuan Langsung Beras (BLB) bagi 22 juta rumah tangga penerima manfaat dengan alokasi 10 kg per bulan, adalah wujud nyata komitmen sosial Bulog. Program ini berjalan relatif baik, bahkan menuai pujian dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Bila kita turun langsung ke lapangan dan mendengarkan suara rakyat, banyak dari mereka menilai bahwa kualitas dan distribusi BLB jauh lebih baik dibanding program sebelumnya seperti Raskin atau Rastra. Keluhan soal beras berkutu, bau apek, atau berwarna kekuningan nyaris tak terdengar lagi. Ini bukti bahwa secara teknis dan operasional, Bulog serius memperbaiki kualitas layanan dan distribusinya.

Tak hanya soal kualitas, kepastian waktu distribusi juga semakin baik. Dari sisi pelayanan publik, Bulog layak diberi acungan jempol. Dalam konteks ini, tak berlebihan bila kita sebut: Bulog memang keren.

Kontroversi Impor dan “Demurrage” yang Mengganjal

Namun di balik kinerja sosial yang cemerlang, ada tantangan besar yang mencoreng citra Bulog sebagai entitas profesional. Salah satunya adalah persoalan demurrage dalam proses impor beras tahun 2023. Pemerintah memang menargetkan impor hingga 5 juta ton beras pada 2024, dan Bulog menjadi operator utama yang menjalankan misi tersebut.

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, terjadi hambatan teknis yang menyebabkan keterlambatan bongkar muat di pelabuhan—dan berujung pada denda demurrage yang nilainya tidak sedikit. Sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya, muncul potensi denda hingga Rp350 miliar.

Demurrage dalam dunia pelayaran sebenarnya bukan hal baru—itu adalah biaya denda yang dikenakan karena keterlambatan bongkar muat barang. Namun angka Rp350 miliar jelas bukan jumlah yang bisa disepelekan. Direktur Utama Bulog menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena faktor cuaca seperti hujan, serta adanya perubahan kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mewajibkan penggunaan kontainer, padahal sebelumnya cukup dengan kapal besar.

Kondisi ini memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai perubahan kebijakan tanpa kesiapan teknis menjadi pemicu utama. Kurangnya koordinasi dan perencanaan holistik dalam pengelolaan impor beras menjadi pelajaran berharga yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

Belajar dari Pil Pahit

Kejadian ini tentu menjadi pil pahit bagi Bulog. Meski demurrage bisa dianggap sebagai risiko operasional yang wajar, namun jika mencapai ratusan miliar rupiah, itu bukan lagi sekadar insiden biasa. Ini sinyal adanya kelemahan dalam tata kelola dan perencanaan yang harus segera dibenahi.

Diharapkan Direksi Bulog yang baru dapat menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan. Tidak boleh ada lagi kelalaian yang justru mengorbankan kepentingan rakyat. Bulog harus dijauhkan dari praktik jangka pendek yang hanya menguntungkan segelintir orang, namun membebani negara dalam jangka panjang.

Bulog untuk Masa Depan Bangsa

Kita tentu ingin melihat Bulog tumbuh menjadi lembaga pangan yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga tetap memelihara nurani kemanusiaan. Di tengah tantangan global, krisis pangan, dan perubahan iklim, peran Bulog semakin vital. Ia harus tampil sebagai benteng pangan nasional yang tak hanya efisien, tapi juga adil dan berpihak pada rakyat kecil.

Ayo kita dukung Bulog untuk terus “menghantar kebaikan” dan menjadi sumber berkah kemanusiaan dalam setiap denyut kehidupan berbangsa dan bernegara.