Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Ente jual, ane beli. Ketika Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewa menantang rakyatnya untuk berdemonstrasi, jangankan 5 ribu, 50 ribu pun akan ia hadapi, rakyat Pati akhirnya menerima tantangan itu. Pada 13 Agustus mendatang, mereka akan demo besar-besaran di depan pendopo kabupaten setempat untuk menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
Sejak 1 Agustus lalu, mereka mengumpulkan donasi non-uang berupa air mineral dalam kemasan, mie instan, bahkan sampai telur busuk dan tomat busuk untuk mungkin dilempar-lemparkan.
Nah, Selasa (6/8/2025) kemarin, barang-barang donasi yang dipajang di sepanjang jalan depan pendopo itu dirampas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalihnya: melanggar ketertiban umum.
Alih-alih menyerah, perampasan itu justru menjadi semacam bahan bakar baru buat rakyat Pati untuk membulatkan tekadnya mendemo Bupati Sudewo. Donasi pun terus berdatangan. Bahkan dengan jumlah lebih besar.
Sudewo mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen dengan dalih demi membiayai program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebaliknya, rakyat Pati menilai kenaikan PBB yang ugal-ugalan itu momentumnya tidak tepat karena kondisi perekonomian rakyat sedang lesu.
Sebelum menjadi bupati, Sudewo pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan kemudian Partai Gerindra. Mungkin karena sekarang ada di “the ruling party” (partai penguasa), Sudewo merasa di atas angin. Ia pun jemawa. Lalu menantang rakyat untuk mendemonya. Jangankan 5 ribu, 50 ribu orang pun akan ia hadapi. Tak akan mundur selangkah pun.
Kini, kita lihat saja tanggal 13 Agustus nanti, ketika Sudewo dan rakyat Pati adu kuat, akan lebih kuat siapa.
Kalau ternyata rakyat yang lebih kuat, mungkin tidak cukup hanya minta kenaikan PBB hingga 250 persen dibatalkan. Tapi juga Sudewo didesak minta maaf. Bahkan lebih dari itu agar politikus Gerindra itu mundur.
Sudewo juga akan menghadapi sanksi dari partainya. Dari Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Bahkan mungkin Gerindra akan lebih dulu memberikan sanksi dan mendesak Sudewo minta maaf sekaligus mencabut kebijakan yang tidak bijak itu, sehingga tanggal 13 Agustus nanti tak menjadi titik kulminasi rakyat Pati dalam memberikan perlawanan kepada arogansi pemerintahnya.
Lebih celaka lagi jika apa yang terjadi di Pati ini menimbulkan efek domino di daerah lain, karena kondisi rakyat daerah lain juga ibarat rumput kering yang mudah terbakar gegara tekanan ekonomi.
Lihat saja fenomena pengibaran bendera bajak laut yang marak menjelang 17 Agustus 2025, yang antara lain mengisyaratkan perlawanan terhadap pemerintah.
Kalau rakyat sudah melawan, pemerintah bisa apa? Lihat saja gerakan Reformasi 1998.
Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Melawan rakyat berarti melawan Tuhan.
