Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Indonesia negeri paradoks. Rakyatnya miskin, pejabatnya kaya-raya. BPS klaim, orang miskin ada 24 juta. Bank Dunia bilang, orang miskin ada 194 juta. Sebanyak 36% kekayaan Indonesia hanya dikuasai 1% kelompok saja.
Indonesia negeri paradoks. Presidennya disebut Macan Asia, eh giliran melawan Donald Trump tak berdaya. Langsung menyerah. Skor perang tarif 0%:19℅ dianggap berjaya.
Data pribadi WNI hendak ditransfer ke Amerika. Di manakah kedaulatan Indonesia? Di manakah perlindungan bagi rakyat Indonesia?
Indonesia negeri paradoks. Negara paling religius di dunia, tapi korupsinya merajalela. Salah satu yang tertinggi di Asia. Bahkan dunia.
Kerugian negara akibat korupsi bukan hanya bilangan miliar rupiah. Tapi ratusan bahkan ribuan triliun rupiah.
Korupsi bukan hanya melibatkan eksekutif. Tapi juga legislatif dan yudikatif. Bahkan swasta.
Puluhan menteri korupsi dan dipenjara. Ratusan kepala daerah korupsi dan dipenjara. Ratusan anggota DPR RI dan ribuan anggota DPRD korupsi dan dipenjara. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI juga korupsi dan dipenjara.
Hakim Agung korupsi dan dipenjara. Dua bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) juga korupsi dan dipenjara. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua MK juga korupsi dan dipenjara.
Sungguh sempurna korupsi di Indonesia. Melibatkan Trias Politika: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Plus pengusaha.
Indonesia negeri paradoks. Negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tapi garam pun impor.
Ikan-ikan banyak dijarah nelayan Vietnam, Malaysia, China, Jepang, Filipina dan sebagainya. Ironisnya, Susi Pujiastuti yang suka menenggelamkan kapal pencuri ikan tak berumur lama jabatannya, dicopot dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Indonesia negeri paradoks. Negara agraris, tapi kedelai harus impor. Beras pun harus impor. Apalagi gula.
Produksi dalam negeri sengaja ditekan, karena impor menghasilkan cuan.
Indonesia negeri paradoks. Angka pengangguran lebih dari 7 juta orang. PHK di mana-mana. Ironisnya, para wakil menteri malah rangkap jabatan komisaris BUMN.
Indonesia negeri paradoks. Katanya efisiensi anggaran, nyatanya kabinet digemukkan. Tunjangan jabatan dinaikkan. Anggaran negara buat bancakan.
Indonesia negeri paradoks. Katanya negara hukum. Nyatanya aparat penegak hukum mempermainkan hukum. Hukum hanya berlaku bagi yang papa. Tak berlaku bagi yang kaya. Pedang Dewi Keadilan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Indonesia negeri paradoks. Katanya mau kejar koruptor sampai Antartika. Nyatanya terdakwa korupsi diampuni kesalahannya. Presiden omon-omon belaka.
Indonesia negeri paradoks. Rekening menganggur dibekukan, rakyat menganggur diabaikan. Tanah menganggur disita, petani menganggur tak diberi kerja.
Indonesia negeri paradoks. Pajak dinaikkan, hasil pajak jadi bancakan.
Indonesia negeri paradoks. Sampai kapan?
