FusilatNews- Kesepakatan politik yang dicapai saat Pilgub DKI 2017 bisa memicu partai Nasdem untuk tidak melanjutkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Apalagi jika perjanjian itu mengandung mahar politik yang bertentangan dengan manifesto partai Nasdem. Hal tersebut diungkap Akademisi Universitas Sahid Jakarta Saiful Anam
“Kalau ternyata Anies terlibat pada masa pemilihan gubernur dengan perjanjian politik yang terdapat uang di dalamnya, maka jelas hal yang demikian sangat bertentangan dengan semangat Partai Nasdem yang anti terhadap mahar politik,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam dikutip rmol.id Senin (13/2).
Menurut Saiful Terbongkarnya mahar politik Anies membuat Nasdem berfikir ulang. Nasdem pasti akan mulai mendapat berbagai tekanan dari partai-partai pro pemerintah dan Presiden Jokowi sendiri. Sebab, yang dilakukan Anis, menurut Saiful, merupakan bentuk penjaminan utang, jalan masuk sebagian korupsi pemerintah.
“Ini tentu masih berkembang. Apa pun bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan dukungan kepada Anies, termasuk dengan terungkapnya soal perjanjian Anies dengan salah satu donatur atau pendana pada saat pilgub yang lalu,” pungkas Saiful.
Sebelumnya beredar surat pernyataan terkait utang Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Dalam surat tersebut Anies meminjam uang untuk kepentingan kampanye senilai Rp92 miliar kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya.
Surat pernyataan itu berisi tujuh poin. Salah satunya Pada poin nomor enam, Anies diwajibkan untuk mengembalikan atau membantu pengembalian bila bersama Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017.
