Oleh: Anggito Abimanyu, Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM. Ketua Bidang Organisasi, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Jakarta – Pada Kamis 23 Februari lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan calon Gubernur Bank Sentral petahana, yakni Dr. Perry Warjiyo untuk masa jabatan lima tahun lagi. Presiden Jokowi memberikan alasan bahwa dalam gejolak ekonomi global saat ini, dipilih calon gubernur dengan pengalaman luas dan kita tidak bisa mengambil risiko pada pencalonan pos-pos yang memegang otoritas moneter.
Dr. Perry Warjiyo menjalani seluruh kariernya di Bank Indonesia, berpengalaman di organisasi internasional dan di forum-forum global. Pencalonan Gubernur BI dua periode ini merupakan yang pertama kalinya sejak UU Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999.
Para analisi pasar menyatakan pencalonan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI merupakan keputusan tepat untuk stabilitas dan kontinuitas kebijakan moneter. Pekan lalu, Perry Warjiyo menekankan, tidak perlu kenaikan suku bunga lebih lanjut, setelah BI menaikkan suku bunga dengan total 225 basis poin sejak Agustus 2022, meskipun bank sentral utama termasuk Federal Reserve AS terlihat melanjutkan pengetatan moneter mereka.
Dengan demikian, jika terpilih, untuk saat ini, suku bunga acuan kemungkinan akan ditahan pada bulan Maret, dengan serangan volatilitas rupiah yang tidak terduga kemungkinan akan diatasi dengan upaya intervensi.
Kebijakan ini yang diharapkan oleh pelaku ekonomi, tercapainya stabilitas makro ekonomi, inflasi menurun dan tidak ada kenaikan suku bunga pinjaman.
Tugas dan Kinerja Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas harga, serta sistem keuangan Indonesia. Berikut beberapa indikator kinerja BI.
Pertama, BI mempunyai target inflasi sebesar 2-4 persen. Selama beberapa tahun terakhir, BI berhasil mempertahankan inflasi di level yang stabil. Pada 2021, inflasi tercatat sebesar 2,7 persen. Inflasi Indonesia meningkat pada 2022 sebesar 5,51 persen. Inflasi yang tinggi pada 2022 disebabkan beberapa faktor eksternal, di antaranya kenaikan harga bahan bakar dan pangan serta efek kenaikan tarif listrik pada Oktober 2021. Meskipun demikian, awal tahun 2023, Bank Indonesia telah berhasil menahan laju inflasi dengan kebijakan moneter yang hati-hati dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Kedua, untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, BI menggunakan kebijakan moneter dan intervensi pasar dalam mengendalikan terjadinya fluktuasi. Meskipun terdapat fluktuasi, nilai tukar rupiah cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2022, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada di level sekitar Rp 15.655 per dolar AS, mengalami pelemahan sebesar sekitar 12,2 persen dibandingkan dengan awal 2022. Pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir 2022 dipengaruhi beberapa faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat, ketidakpastian situasi pandemi COVID-19.
Di samping itu terdapat beberapa faktor domestik seperti defisit transaksi berjalan yang masih cukup tinggi dan aksi jual investor asing di pasar keuangan Indonesia. Pertengahan Februari 2023, nilai tukar mulai menguat di rentang Rp 15.150 – Rp 15.250 per dollar AS akibat kebijakan makro ekonomi Bank Indonesia yang cukup agresif selama 2022.
Ketiga, BI juga bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. BI melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan non-bank untuk mencegah risiko sistemik. Selain itu, BI juga mempromosikan inklusi keuangan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.
Keempat, cadangan devisa Bank Indonesia juga selalu terpenuhi sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada akhir Januari 2023, cadangan devisa BI tercatat sebesar 157,6 miliar dollar AS sangat memadai untuk kebutuhan 6 bulan impor dan pembayaran utang jangka pendek. Secara keseluruhan, Bank Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Namun, tantangan baru selalu muncul dan Bank Indonesia harus terus bekerja keras untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.
Kebijakan makroprudensial dan pencegahan krisis
Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui kebijakan makroprudensial. Makroprudensial adalah kebijakan yang dirancang untuk mengurangi risiko sistemik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Beberapa kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh Bank Indonesia antara lain:
Penetapan Loan to Value Ratio (LTV). BI menetapkan LTV untuk mengendalikan risiko kredit dan mencegah terjadinya gelembung properti. Dalam kebijakan ini, BI membatasi besarnya kredit yang diberikan oleh bank terhadap nilai properti.
Penetapan Rasio Kewajiban Pembiayaan Terhadap Nilai Jaminan (LTV) pada Kredit Kendaraan Bermotor BI juga menetapkan LTV pada kredit kendaraan bermotor untuk mengendalikan risiko kredit dan mencegah terjadinya gelembung kredit kendaraan bermotor.
Dalam menjaga Net Open Position (NOP), BI menetapkan NOP pada bank untuk mengendalikan risiko valuta asing. NOP adalah batas maksimum bank dalam mengekspor atau mengimpor valuta asing.
Dengan kebijakan makroprudensial yang diterapkan, Bank Indonesia dapat mengurangi risiko sistemik baik dari faktor internal maupun eksternal.
Meskipun begitu, kebijakan makroprudensial juga harus dilakukan secara selektif karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan yang ketat dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan makroprudensial dengan kondisi ekonomi dan keuangan yang ada.
Selamat berjuang calon gubernur BI, Dr. Parry Warjiyo.
Dikutip dari Kompas.com, Senin 27 Februari 2023.
