Jakarta, Fusilatnews – Badan Anggaran DPR telah merampungkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kini, RAPBN 2025 tinggal menunggu pengesahan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Rancangan ini diharapkan menjadi persembahan terakhir dari Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah, yang akan menjadi fondasi bagi pemerintahan mendatang dan menjawab kebutuhan anggaran Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, M H Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kesepakatan antara DPR dan pemerintah mencakup target akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui strategi kebijakan fiskal jangka pendek. Fokus utama kebijakan ini antara lain adalah peningkatan mutu pendidikan, kesehatan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan.
“Pertama, pendidikan berkualitas akan diwujudkan melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi fasilitas pendidikan, dan penguatan sekolah unggulan,” ujar Said. Di sektor kesehatan, program ini mencakup pembangunan rumah sakit yang lebih baik, pemeriksaan kesehatan gratis, serta percepatan penurunan angka stunting.
Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan akan difokuskan melalui perlindungan sosial, penyediaan rumah layak huni, serta penguatan Program Desa Mandiri dan lumbung pangan. Said juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan di sektor keuangan, terutama terkait dengan tingginya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang disepakati pada tingkat 7 persen. Menurutnya, suku bunga tinggi ini dapat menekan pasar keuangan domestik dan berimbas pada sektor riil.
“Syukurlah Bank Indonesia sudah menurunkan BI Rate dari 6,25 persen menjadi 6 persen. Ini memberi sinyal positif ke depan, sehingga suku bunga, termasuk SBN, dapat turun, dan beban bunga pemerintah bisa berkurang,” tambahnya.
Said juga menegaskan komitmen Banggar untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp 724,26 triliun, sesuai amanat konstitusi. Anggaran ini akan mendukung sejumlah program strategis, termasuk renovasi sekolah, perbaikan fasilitas sanitasi, dan pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi dengan program Quick Win dari Presiden terpilih.
Dalam kesempatan tersebut, Said juga menyoroti masalah gizi buruk dan stunting yang masih tinggi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan masalah ini untuk masa depan bangsa. Salah satu program unggulan yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mencakup pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Said berharap program-program tersebut dapat meningkatkan asupan gizi anak sejak dalam kandungan hingga usia sekolah, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat lebih baik di masa depan.
Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa pembahasan APBN 2025 selama tiga bulan terakhir telah mengupayakan agar anggaran tersebut menjadi jembatan transisi pemerintahan. Dengan demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat segera menjalankan program-program prioritasnya tanpa terkendala mekanisme penganggaran.
“Postur anggaran ini sudah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo ke depan,” pungkasnya.
