Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Hanya ada 1 kata: copot!
Hanya ada 2 menteri: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Kedua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mesti dicopot. Kenapa? Karena mereka membuat blunder.
Abdul Halim Iskandar, misalnya, getol “memprovokasi” kepala desa agar menuntut perpanjangan masa jabatan kades dari 6 menjadi 9 tahun. Ribuan kades dari berbagai pelosok Indonesia kemudian berunjuk rasa di DPR RI, Sebayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023) lalu. Mereka menuntut revisi Pasal 39 Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Usulan ini blunder. Jika diperpanjang menjadi 9 tahun, maka seorang kepala desa bisa menjabat selama 27 tahun, karena dalam Pasal 39 UU Desa itu dinyatakan kepala desa bisa menjabat selama 3 periode. Mendes Abdul Halim Iskandar akhirnya tampil sebagai “pahlawan kesiangan” dengan menawarkan solusi jalan tengah, yakni masa jabatan kades 9 tahun tapi maksimal 2 periode, bukan 3 periode sebagaimana dimaksud Pasal 39 UU Desa. Jadi, seorang kades bisa menjabat maksimal 18 tahun atau 2 periode. Hal ini tidak berbeda dengan saat ini di mana masa jabatan kades selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode lagi.
Selain kades dan kroni-kroninya serta kalangan DPR, nyaris tak ada pihak lain yang setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan kades, karena akan menciptakan oligarki dan menumbuhsuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta merusak demokrasi karena menghambat regenerasi kepemimpinan di desa.
Masa jabatan 6 tahun saja sudah ada 686 kades yang menjadi tersangka korupsi, apalagi jika 9 tahun?
Dus, usulan perpanjangan masa jabatan kades dari 6 menjadi 9 tahun melawan akal sehat dan “common sense” (perasaan umum).
Tapi para kepala desa mengancam akan menghabisi suara partai politik yang tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan kades. Nah, di sinilah rakyat harus melakukan perlawanan. Jangan mau digiring kades untuk memilih atau tidak mimilih parpol tertentu. Bahkan parpol pendukung perpanjangan masa jabatan kades harus rakyat habisi. Kuat mana antara kades dan rakyat? Kades cuma 1 orang plus perangkat desa dan keluarganya, sedangkan jumlah rakyat desa jauh lebih banyak.
Adapun Menag Yaqut Cholil Qoumas teranyar membuat usulan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023. Tahun ini, seorang jemaah haji harus merogoh kocek hingga Rp69 juta.
Ya, Menag mengusulkan kenaikan BPIH 2023 menjadi sebesar Rp98,89 juta per jemaah dengan skema pendanaan 30 persen dari manfaat dana haji dan 70 persen dari jemaah haji. Skema ini mengakibatkan calon jemaah harus membayar biaya haji sebesar Rp69 juta.
Angka ini jauh melampaui biaya haji yang dibayarkan pada 2022. Tahun lalu, calon jemaah ‘hanya’ membayar Rp39,8 juta sebab proporsi dana manfaat haji lebih besar yakni 59,46 persen.
Kemenag mengklaim kenaikan BPIH dilakukan demi pembagian hak yang adil buat jemaah dan keberlanjutan dana manfaat haji.
Sejak 2010, proporsi pembagian dana manfaat haji terus naik. Pada 2010, dana manfaat haji hanya menutup 13 persen dari total BPIH. Akan tetapi angka ini terus naik hingga 2022 proporsinya menjadi 59,46 persen. Jika hal ini terus dibiarkan, nilai manfaat diprediksi habis di 2027. Jemaah 2028 pun terpaksa membayar BPIH 100 persen.
Usulan kenaikan BPIH sekitar Rp30 juta ini cukup ironis. Sebab, Arab Saudi sendiri menurunkan tarif paket layanan haji sebesar 30 persen tahun ini. Mengapa Indonesia justru menaikkan BPIH?
Inilah blunder terbaru yang diciptakan Menag Yaqut setelah sebelumnya mantan anggota DPR RI ini banyak membuat blunder dan kontroversi.
Usulan kenaikan BPIH ini mencerminkan pemerintah tak punya “sense of crisis” di mana rakyat sedang menderita akibat dihantam krisis ekonomi gegara pandemi Covid-19.
Alhasil, 2 menteri dari PKB itu harus dicopot. Jika tidak, berarti Presiden Jokowi satu pemikiran dengan Mendes dan Menag. Dengan demikian, maka keberpihakan Jokowi kepada rakyat hanya di bibir saja. Itulah!
