Inggris secara resmi mengumumkan menghapus semua aturan hukum pembatasan virus corona (Covid-19). Setelah menghilangkan masker, kini kerajaan itu tak lagi mewajibkan seseorang yang terinfeksi corona melakukan isolasi mandiri (isoman) bahkan menghapus pengujian corona gratis.
“Jadi mari kita belajar untuk hidup dengan virus ini dan terus melindungi diri kita sendiri dan orang lain tanpa membatasi kebebasan kita.”
Ia mengatakan pengawasan akan tetap dilakukan. Seperti respon cepat jika ada varian baru yang dilakukan Kantor Statistik National (ONS).
Namun diakuinya Covid-19 telah menimbulkan biaya besar bagi pemerintah. Karenanya, kata dia, pemerintah harus menguranginya.
“Hanya karena kita tahu Omicron tidak terlalu parah, pengujian untuk Omicron pada skala yang telah kita lakukan menjadi kurang penting,” kata Johnson lagi.
“Ini datang dengan biaya yang sangat besar … Kita sekarang harus mengurangi ini.”
Inggris adalah negara dengan kematian Covid-19 terbanyak kedua di Eropa, dalam 28 hari terakhir, setelah Rusia. Di mana kasus meninggal mencapai 160.000 kematian.
Sementara itu, sejumlah pihak menyebut langkah pemimpin yang disebut Washington Post mirip mantan pemimpin Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu sembrono.
Mayoritas Konfederasi National Health Service (NHS) menolak penghapusan isoman dan pengujian.
Meski menyebut program vaksinasi massal dan perawatan Covid-19 semakin baik menawarkan harapan, tapi langkah Johnson dianggap tak tepat. Bahkan disebut, bertindak seolah-olah ancaman hilang.
“Tapi pemerintah tidak bisa mengayunkan tongkat ajaib dan berpura-pura ancaman itu telah hilang sama sekali,” katanya kepala eksekutif konfederasi Matthew Taylor.
Kritikan juga datang dari partai oposisi. Johnson disebut tengah mengalihkan perhatian publik, dari skandal pesta Downing Street yang menjerat dirinya.
Ia dilaporkan telah melanggar aturan penguncian (lockdown) di 2020 dengan menghadiri pesta di kantornya. Ini sempat membuat warga Inggris marah dan muncul desakan mundur.
Oposisi menyebut rencananya tak bisa dipahami logika. Partai Buruh menyamakannya dengan “mengganti bek terbaik Inggris dalam pertandingan sepak bola di 10 menit waktu tersisa”.
“Johnson mengumumkan kemenangan sebelum perang usai, dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari polisi yang mengetuk pintunya,” kata Juru Bicara Kesehatan Partai Buruh, Wes Streeting.
Kritik juga datang dari termasuk badan kesehatan PBB, WHO. Lembaga itu menyoroti penghapusan isoman pada pasien Covid-19 Inggris.
Utusan khusus WHO untuk Covid, David Nabarro, mengatakan bahwa menghapus aturan tentang isolasi diri “benar-benar sangat tidak bijaksana”. Ini akan menciptakan efek domino di seluruh dunia.
“Saya benar-benar khawatir bahwa Inggris mengambil garis yang bertentangan dengan konsensus kesehatan masyarakat. Bahwa negara-negara lain, para pemimpin lain akan mengatakan jika Inggris melakukannya, mengapa kita tidak. Ini akan menciptakan sedikit efek domino. di seluruh dunia,” tambah Nabarro.
Pengumuman ini dilaporkan sehari setelah Ratu Elizabeth diumumkan terinfeksi corona. Namun ia disebut memiliki gejala ringan.
Meski tergabung dengan Britania Raya, langkah serupa tidak diambil Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Dalam aturannya, mereka mengambil keputusan sendiri soal Covid-19.
Pemimpin wilayah itu, tulis AFP, tampak hati-hati dengan pilihan Johnson. Menteri Menteri Pertama Wales Mark Drakeford misalnya mengatakan program ini masih prematur.
Hal sama juga dikatakan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon. Ia menyebut risiko masih berlangsung.
“Kemungkinan membongkar signifikan infrastruktur pengujian (Covid-19) yang dibangun dalam dua tahun terakhir bisa menjadi kelalaian yang tidak dapat dimaafkan mengingat risiko yang sedang berlangsung,” cuitnya di Twitter.
Sementara pemimpin Partai Nasional Skotlandia di Westminster, Ian Blackford menilai perubahan itu bukan melindungi publik. Tapi, melindungi “wajah Johnson sendiri”.
Ini terjadi di tengah penyelidikan skandal pesta Downing Street, dua tabun lalu, yang dihadiri Johnson saat Inggris lockdown. Tanggapan tertulis akan diberikan Johnson ke parlement Jumat ini.
Sumber : CNBC
