“Tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazah saya.”
Kalimat itu keluar dari mulut Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, dalam satu momen ketika publik menuntut klarifikasi atas keabsahan dokumen akademik yang digunakannya selama menjabat. Pernyataan singkat ini justru menambah panjang daftar kecurigaan yang selama ini dibungkam oleh institusi negara dan diredam oleh narasi pencitraan.
Sebagai warga sipil, barangkali Jokowi benar: tak ada kewajiban memperlihatkan ijazah. Tapi ia bukan sosok biasa. Ia adalah mantan pejabat publik yang pernah tiga kali mencalonkan diri dalam pemilihan umum: dari Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden. Dalam ketiga kontestasi itu, ia menggunakan ijazah sebagai bagian dari syarat administratif. Dan jika publik hari ini menuntut pembuktian keabsahannya, itu bukan bentuk kebencian personal—melainkan upaya kolektif menjaga marwah kejujuran dalam sistem demokrasi.
Masalah ini bukan baru. Namun selama bertahun-tahun, negara justru memilih untuk diam. Lembaga-lembaga resmi seperti KPU, Kemendikbud, bahkan kampus yang disebut sebagai almamater Jokowi—semuanya enggan membuka dokumen secara terang benderang. Ketika gugatan diajukan, malah pelapor yang diburu hukum. Ketika rakyat bertanya, mereka justru dituding menyebarkan kebencian.
Padahal pertanyaannya sederhana: jika ijazah itu asli, mengapa tidak dibuka saja ke publik? Apa susahnya menunjukkan selembar kertas untuk mengakhiri polemik bertahun-tahun ini? Justru ketidakterbukaan itu yang mempertebal kecurigaan. Dalam ruang publik, sikap tertutup adalah pembisik paling efektif bagi kebohongan.
Apalagi ini bukan perkara administratif biasa. Jika benar ijazah itu palsu, maka yang terjadi adalah tindakan kriminal: pemalsuan dokumen negara yang digunakan untuk meraih jabatan publik. Pasal pidana menyertainya. Dan yang lebih mengerikan, rakyat selama ini telah ditipu oleh narasi kejujuran yang dibangun dari fondasi yang rapuh.
Kini Jokowi telah lengser. Tapi alih-alih membuka ruang klarifikasi, ia justru kembali berlindung di balik dalih “tidak wajib.” Dalih itu adalah cermin: memperlihatkan betapa elite kita masih nyaman menghindari transparansi. Negara, yang semestinya berpihak pada rakyat dan hukum, justru tampil sebagai perisai bagi kebohongan yang belum terkuak.
Dan ini yang paling memprihatinkan: rakyat ribut, negara diam. Seolah-olah yang dituduh hanya rakyat kecil, bukan mantan kepala negara. Sebaliknya, rakyat yang meminta bukti justru dicap sebagai pengacau. Padahal demokrasi hidup dari suara yang bertanya, bukan dari pemujaan terhadap figur yang tak boleh disentuh.
Reformasi adalah janji untuk tidak mengulangi masa lalu. Tapi ketika sosok yang dielu-elukan sebagai antitesis Orde Baru justru menjadi simbol dari pengaburan kebenaran, maka yang kita saksikan hari ini adalah regresi sejarah. Transparansi dikalahkan oleh kultus personal. Hukum tunduk pada popularitas. Kebenaran dikebiri oleh pencitraan.
Jokowi, sebagai mantan Presiden, memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa dirinya pernah menjabat dengan legitimasi yang sah. Bukan dengan menyuruh rakyat diam, tetapi dengan menunjukkan bukti. Ijazah, jika benar ada, bukan barang rahasia negara. Ia bukan dokumen pribadi yang bisa ditutupi atas nama privasi.
Maka selagi publik masih bertanya, selagi akal sehat belum mati, kita akan terus menggugat:
Tunjukkan ijazahmu, Jokowi.
Jika tidak, sejarah akan mencatatmu bukan sebagai pemimpin, melainkan pendusta.
