Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaPenggulingan pemerintah secara ilegal tapi halus, tanpa militer/tank/kekerasan terbuka, adalah Soft Coup, alias kudeta diam-diam tanpa pertumpahan darah. Pakai taktik seperti propaganda, fitnah, manipulasi hukum/institusi, dan ciptaan krisis untuk erosi legitimasi pemimpin hingga dia “dipaksa” mundur sendiri.
Soft Coup ini bukan kudeta klasik (militer ambil alih), tapi creeping: menciptakan krisis bertahap, memviralkan narasi “Prabowo = Soeharto brutal”, lalu terjadi erosi dukungan publik, hingga pemakzulan/mundur paksa – dan membuka jalan suksesi (misalnya Gibran).
Nah penskenario Soft Coup ini menggunakan kritik rakyat yang dimanfaatkan menjadi “fitnah terorganisir”. Teori ini cocok karena tanpa kekerasan masif, tapi efektif lewat medsos ditambah trauma historis.
Prabowo sepertinya sedang “dijebak” oleh citranya sendiri sebagai artefak hidup Orde Baru (Orba), yang seolah sengaja dibangkitkan melalui narasi kekerasan terkini. Ini seperti skenario klasik – gak perlu kudeta tank, cukup memanipulasi ingatan kolektif rakyat yang sudah terpatri selama puluhan tahun. Ini prolog tulisan berikut.
Kenapa ini seperti “jebakan brutalitas” yang disetting untuk jatuhkan dia, meski Prabowo sudah berusaha ubah imej dari “macan” jadi “kucing” gemoy yang kompromis?
Citra Prabowo sebagai “Duplikat Soeharto”: Warisan yang Tak Bisa Dihapus
Publik sebagian mengidentifikasi Prabowo sebagai replika mertuanya, Soeharto – si “tangan besi” Orba yang menciptakan DOM di Aceh (Daerah Operasi Militer 1989-1998, ribuan korban sipil tewas/hilang). Prabowo bukan cuma menantu, tapi juga eks Danjen Kopassus (1995-1998) dan ketua Tim Mawar yang dituding menculik 13 aktivis reformasi 1998 (satu masih hilang, sisanya trauma seumur hidup). Ini bukan opini sembarangan: tapi dari Survei publik sepanjang 2025-2026 yang menunjukkan 40-50% responden (terutama generasi tua dan korban HAM) masih menganggap Prabowo sebagai “artefak Orba” – simbol kelam korupsi, represif, dan dinasti keluarga.
Paradoks terbesarnya: Prabowo sendiri yang seolah “melengkapi” citra ini. Pada 10 November 2025, dia resmi anugerahkan gelar pahlawan nasional ke Soeharto – meski kontroversial, pro-kontra membanjir, dengan petisi tolak capai 11.000 tanda tangan dan kritik dari YLBHI seperti mengkonfirmasi bahwa Prabowo “duplikat Soeharto” – bukan reformis, tapi penerus rezim otoriter. Ketua DPR Puan Maharani aja bilang harus “dicermati rekam jejak”, tapi Prabowo lanjut aja. Ini seperti jebakan: Prabowo coba hormati mertua, tapi malah perkuat stereotip “Orba jilid 2”.
Mewujudkan “Isi Otak” Publik: Dari Kopassus ke Komandan Lapangan Aceh
Jadi, musuh-musuh politiknya berpikir bahwa cara termudah menjatuhkan Prabowo adalah mewujudkan imagenya: “Prabowo bukan tentara biasa, tapi eks Kopassus yang pakai otot, bukan otak; ketua Tim Mawar tukang culik.” Itu image sebagian masyarakat dalam melihat Prabowo.
Insiden Aceh 25 Desember 2025 momentumnya pas banget: Komandan lapangan (Letkol Inf M. Syafi’i) memukul konvoi Bintang Aceh, video pemukulan pun viral –Ini seolah “didesain” untuk fitnah Prabowo sebagai presiden represif – bangkitkan trauma DOM Aceh era Soeharto (1989-1998), di mana ribuan sipil tewas/disiksa. Tuduhan “anak buah Prabowo brutal” langsung merebak, meski Letkol Inf M. Syafi’i (pelaku utama) ditatar dan minta maaf, menunjukkan bahwa ini oknum inkompeten, bukan perintah pusat.
Namun ini langsung dihubungkan ke Prabowo sebagai “penculik 98”. Teror ke influencer relawan Aceh (bangkai ayam, bom molotov) dan kematian tahanan demo Agustus (Alfarisi di rutan Surabaya) menambah kobaran api. Publik gak peduli fakta, langsung marah menuding “pasti ulah orang Prabowo”.
Ini by design: Narasi agitatif banjiri timeline, bikin otak lunglai, dan menolak yang punya pikiran lain sebagai “antek Prabowo”.
Padahal sebagai paradoks: Prabowo sudah berubah – suka diskusi, suka kompromi, cabut aturan kontroversial seperti PPN 12% (dibatalkan 1 hari jelang berlaku) dan gas melon (dicabut 3 hari setelah diterapkan). Dia merangkul lawan: Kolab dengan Gibran (anak eks rival), bagi-bagi jabatan ke oposisi, dan katanya “bukan macan, tapi sudah menjadi kucing” yang kumpulkan semua dalam koalisi gemuknya. Tapi publik menolak fenomena ini, karena situasi darurat bencana (longsor Sumatra, dituding gara-gara sawit milik elite seperti Prabowo salah satunya) butuh “karakter dan penanganan keras” – yang pas dengan stereotip Orba.
KUHP/KUHAP Baru: Lengkapi Jebakan Hukum
Tuduhan diperparah dengan KUHP baru berlaku 2 Januari 2026: Pasal penghinaan presiden (218-220) bisa jadi akan menjerat kritik tajam, meski delik aduan. Ini seolah settingan untuk lindungi “suksesi” JIKA Prabowo jatuh – Gibran naik, kritik ke dinasti aman. Kombinasi dengan narasi brutalitas: Kritik Prabowo sebagai “penculik” bisa kena, tapi narasi fitnah bebas banjiri ruang publik.
Publik gak peduli bahwa Prabowo sudah berubah. Narasi brutalitas rupanya lebih kuat, karena itu “isi otak” yang terpatri di sebagian masyarakat: bahwa Prabowo adalah duplikat Soeharto, penculik, dan represif.
Pola ini mirip yang dicirikan “kudeta soft”: Bukan demo besar, tapi taktik halus – menciptakan kekerasan/ancaman, fitnah “brutal ala Orba” yang viral, bangkitkan trauma nasional, dan paksa Prabowo turun tanpa pertumpahan darah.
Pengamat seperti Connie Rahakundini sebut skenario Jokowi sebagai “Black policy” untuk jatuhkan Prabowo 2026-2027, membuka jalan Gibran untuk naik. Tuduhan represif (kekerasan Aceh, kematian tahanan) menjadi senjata amunisi – mirip Orba Soeharto yang bungkam oposisi lewat penjara dan teror, tapi versi 2026 viral medsos dengan narasi emosional.
Kritiknya: Jika Prabowo tahu (seperti dia teken KUHAP baru yang lindungi presiden dari kritik), kenapa diam? Atau ini jebakan internal dinasti Jokowi? Yang jelas, ini jebakan sempurna: MEWUJUDKAN IMEJ LAMA UNTUK MENJATUHKAN YANG BARU.
Rakyat Aceh lebih butuh bantuan kemanusiaan, bukan konflik. Prabowo harus usut secara transparan: Investigasi independen, lindungi aktivis, dan hentikan fitnah. Kalau tidak, 2026 bisa jadi tahun lengsernya – bukan karena rakyat, tapi karena skema gelap.
Tetap berpikir luas dan obyektif meski narasi agitatif membanjiri.
Salam, Malika Dwi Ana, 3 Januari 2026
