Dari Lumbung ke Pasar Dunia: Saatnya Indonesia Ekspor Beras, Bukan Lagi Impor!

Oleh: Entang Sastraatmadja

“Kalau tidak impor beras, ya sebaiknya ekspor.”

Pernyataan sederhana ini menyiratkan satu hal penting: Indonesia seharusnya sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan beras. Bahkan lebih dari itu, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam pasar beras dunia. Artinya, jika kita sudah tidak perlu bergantung pada beras luar negeri, maka kelebihan produksi sepatutnya dimanfaatkan sebagai peluang ekspor—bukan malah teronggok di lumbung tanpa arah.

Pernyataan tersebut bukan sekadar harapan kosong. Dengan catatan produksi yang terus meningkat dan cadangan beras nasional yang mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir—lebih dari 4 juta ton—Indonesia kini berdiri di ambang pintu swasembada yang sejati.

Namun, di tengah geliat kabar baik ini, muncul suara-suara kehati-hatian. Ada yang mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengekspor. Kekhawatiran ini sah-sah saja, bahkan perlu disikapi secara bijak. Karena ekspor tanpa perhitungan matang bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Maka sebelum memutuskan membuka keran ekspor, ada sejumlah prasyarat yang harus dipastikan:

1. Ketersediaan dalam negeri harus aman. Jangan sampai ekspor justru mengorbankan kebutuhan rakyat sendiri.
2. Harga beras harus stabil. Jangan biarkan ekspor menekan rakyat dengan lonjakan harga.
3. Cadangan pemerintah harus cukup. Untuk kebutuhan bansos, bencana, dan stabilisasi pasar.

Jika semua itu terpenuhi, maka ekspor bukan hanya memungkinkan, tapi juga ideal. Apalagi jika benar kabar bahwa negara sahabat, salah satunya Malaysia, tertarik mengimpor beras dari kita. Tentu ini bisa jadi momentum penting untuk mengangkat martabat petani dan mempertebal devisa negara.

Lampu hijau dari Presiden Prabowo pun tampaknya mulai berkedip. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan berhenti mengimpor beras konsumsi mulai 2025. Pernyataan ini diperkuat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin 2 Juni 2025.

Ada sejumlah alasan kuat mendasari optimisme itu:

• Stok beras nasional tembus lebih dari 4 juta ton.
• Penyerapan gabah oleh Bulog diperkirakan mencapai 400-500 ribu ton bulan ini, melebihi kebutuhan bansos 360 ribu ton.
• Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan tren positif, dengan angka 121 pada Mei 2025, tertinggi dibanding tahun lalu.

Tak pelak, pengumuman penghentian impor beras konsumsi itu membuat beberapa negara produsen beras seperti Thailand dan Vietnam gusar. Pasar besar mereka kini mengecil. Tapi bagi kita, ini adalah momen kebangkitan.

Tentu saja, menghentikan impor bukan perkara sehari jadi. Ada risiko yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah memastikan agar produksi dalam negeri tidak menurun secara drastis dalam waktu dekat. Untuk itu, swasembada harus dijaga agar berkelanjutan.

Berikut langkah-langkah konkret menuju swasembada beras yang berkelanjutan:

1. Meningkatkan produksi. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
2. Penguatan infrastruktur pertanian. Seperti irigasi, jalan tani, dan gudang penyimpanan.
3. Penerapan teknologi dan benih unggul. Untuk peningkatan produktivitas.
4. Perbaikan sistem distribusi dan penyimpanan. Agar kehilangan hasil panen dapat ditekan.
5. Peningkatan kapasitas petani. Melalui pelatihan dan pendampingan.
6. Kebijakan pertanian yang tepat. Pro-petani dan berorientasi jangka panjang.
7. Pengawasan harga pasar. Agar harga tetap adil bagi petani dan konsumen.

Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya bisa berhenti mengimpor, tapi juga mampu mengekspor secara konsisten. Swasembada bukan lagi impian, melainkan keniscayaan yang tinggal diwujudkan.

Dan saat itu terjadi, dunia tidak lagi mengenal Indonesia sebagai negara pengimpor beras terbesar, melainkan sebagai pengekspor pangan yang mandiri dan berdaulat.

Mari kita cermati dan kawal langkah besar ini—demi petani, demi bangsa.

Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.