FusilatNews – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus Rp 16.702 hari ini. Angka ini bukan hanya sekadar fluktuasi pasar atau dampak tekanan global. Ia adalah simbol paling telanjang dari ketidakpercayaan—baik dari pasar, investor, maupun publik—terhadap masa depan negeri ini di bawah kepemimpinan yang baru saja terpilih, namun sudah limbung.
Sejarah mencatat: pada 1998, rakyat menjatuhkan Presiden Soeharto setelah rupiah runtuh hingga menyentuh Rp 15.000 per dolar AS. Kini, dua dekade kemudian, kita melewati batas itu tanpa gejolak politik berarti. Tidak ada demonstrasi besar-besaran. Tidak ada gelombang oposisi yang menggerakkan massa. Yang ada hanyalah sunyi yang menyesakkan, disertai PHK diam-diam, daya beli yang kian menyusut, dan pesimisme yang tumbuh seperti jamur dalam gelap.
Ekonomi Tidak Lagi Tumbuh untuk Rakyat
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya akan menyentuh angka 5,0 persen—cukup untuk membayar bunga utang dan menambal subsidi, tapi tak cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan angkatan kerja yang mengantre masuk pasar tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terbuka pada Februari 2024 mencapai 5,45 persen, atau sekitar 7,8 juta orang.
Namun itu hanya permukaannya. Gelombang PHK di sektor padat karya seperti garmen, manufaktur, dan teknologi digital belum seluruhnya tercatat. Sinyal krisis tenaga kerja makin kentara, dan pemerintah justru sibuk mengamankan kursi kekuasaan—dari Senayan hingga Ibu Kota baru.
Antara Korupsi yang Menganga dan Demokrasi yang Memburuk
Kondisi makroekonomi yang rapuh diperburuk oleh tata kelola yang makin tidak akuntabel. Laporan Transparency International 2024 menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia anjlok ke 33, menempatkan negeri ini di peringkat 117 dari 180 negara. Angka ini adalah yang terburuk dalam satu dekade terakhir.
Pada saat yang sama, Freedom House menurunkan status kebebasan sipil Indonesia menjadi “Partly Free”, seiring dengan pembatasan kebebasan pers, pembungkaman kritik, dan pembusukan lembaga-lembaga demokrasi. Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjaga marwah konstitusi, justru terseret dalam drama nepotisme kekuasaan yang merusak kepercayaan publik.
Ketika korupsi tak lagi ditakuti dan lembaga pengawas dilemahkan, biaya pembangunan melonjak tanpa kendali. Proyek Ibu Kota Nusantara, yang belum memiliki urgensi ekonomi jelas, menyerap anggaran besar. Hanya untuk perayaan 17 Agustus 2024, pemerintah menggelontorkan Rp 87 miliar, naik drastis dari Rp 53 miliar saat masih di Jakarta. Rakyat antre minyak goreng, elite sibuk menyewa helikopter dan seragam upacara.
Demokrasi Tanpa Arah, Ekonomi Tanpa Harapan
Presiden terpilih Prabowo Subianto belum dilantik, namun arah pemerintahannya sudah mulai terbaca. Alih-alih menyusun program pemulihan ekonomi yang konkret, Prabowo lebih sibuk memadukan akomodasi politik dengan lobi-lobi elite. Tidak ada sinyal reformasi birokrasi. Tidak ada gebrakan serius dalam menekan korupsi. Yang terlihat hanya kelanjutan dari pola kekuasaan yang makin menjauh dari rakyat.
Dalam laporan terbaru, IMF mengingatkan bahwa ketidakpastian politik dan lemahnya institusi menjadi penghambat utama investasi dan stabilitas di negara berkembang. Rupiah yang terus melemah adalah bukti nyata bahwa kita sedang kehilangan kredibilitas—bukan karena cadangan devisa menipis, tapi karena kepercayaan tak lagi ada.
Rakyat Belum Bergerak—Tapi Bukan Berarti Diam
Pemerintahan yang mengabaikan suara publik hanya bisa bertahan sejauh retorika dan aparatus kekuasaan mampu menutup kegagalan mereka. Tapi sejarah Indonesia mengajarkan satu hal: krisis kepercayaan tidak bisa disensor.
Saat mandat rakyat dianggap selesai setelah pencoblosan, dan tidak dijaga dengan akuntabilitas serta keberpihakan yang nyata, kekuasaan hanya menunggu waktu untuk runtuh—dari dalam.
